DPRD Banjarnegara Pertanyakan Anggaran Pengadaan Kalender Hingga Mencapai Rp 2,1 M

Jawapes Banjarnegara - DPRD Banjarnegara mempertanyakan pengadaan kalender dengan anggaran yang dinilai fantastis yaitu Rp 2,1 Milyar. DPRD Banjarnegara memanggil pihak Dinas Kesehatan mulai Staf, Kabid hingga Kepala Dinas dan juga beberapa Puskesmas di Banjarnegara pada Jumat (5/6/2020) lalu dalam rapat secara tertutup.

Ismawan Setya Handoko selaku Ketua DPRD Banjarnegara menyampaikan bahwa telah meminta keterangan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas serta rekanan, namun Ismawan menilai masih perlu dilakukan penggalian informasi lebih terkait pengadaan kalender dengan total anggaran mencapai Rp 2,1 Milyar itu. Termasuk soal pengadaan kalender yang dilakukan hanya kepada 1 rekanan dari 35 total Puskesmas yang ada di Banjarnegara.

"Setelah Pansus, nanti kita bicara lebih banyak. Yang perlu digaris bawahi kami sudah berkunjung ke rekanan, kaitannya dengan administrasi kelengkapan dan syarat-syarat pengadaan kurang begitu lengkap. Surat pesanan belum diterima rekanan, Puskesmas sebagian belum membuat itu sehingga bagaimana ceritanya ketika itu belum dibuat barang tapi sudah ada, sudah didistribusikan," ujarnya.

Kemudian disampaikan oleh Bupati Banjarnegara, nilai anggaran pengadaan kalender Rp 2,1 Milyar tersebut merupakan akumulasi dari 35 Puskesmas se-Kabupaten Banjarnegara. Masing-masing Puskesmas nilainya jauh di bawah Rp. 200 juta sehingga bisa melalui penunjukan langsung.

"Kalau pengadaan kalender dengan penunjukan langsung, itu sudah betul. Jadi, pada prinsipnya jangan takut kalau memang sudah benar sesuai prosedur," kata Bupati.

Bupati juga menyatakan bahwa permasalahan kalender akan didalami secara profesional menurut lingkup kewenangannya, karena menyangkut ASN di lingkungan Pemkab Banjarnegara. Tentunya akan didalami terlebih dahulu oleh Inspekorat Kabupaten selaku aparat pemeriksa internal (APIP), jelasnya.

Sekda Banjarnegara Drs Indarto, M.Si menjelaskan, Kepala Puskesmas adalah bagian dari Dinas Kesehatan, ibaratnya seperti anak dan orang tua. Dan orang tua ASN di Banjarnegara adalah Bupati Banjarnegara. Ia menjelaskan, sebelumya ada 10 Kepala Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara menghadap dirinya terkait proses pengadaan kalender.

"Pada waktu itu kami minta tenang dulu dan jangan terburu-buru," kata Sekda.

Sementara itu, Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia Banjarnegara Harmono, SH., MM., CLA menegaskan, terkait permasalahan tersebut sebagai peran serta masyarakat akan mengawal pansus hingga tuntas. Kalau terjadi temuan yang merugikan kepentingan rakyat, menurutnya harus diusut tuntas bila perlu di lanjutkan ke proses penegakan hukum," tegasnya saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (20/6/2020).

Mendengar permasalahan ditengah wabah covid, kami ikut prihatin dengan permasalahan tersebut. Kami akan mengawal Pansus sampai terungkap kebenaran, jangan takut para Dewan apabila ada temuan untuk penegakan hukum, kita akan kawal demi masyarakat Banjarnegara.

"Anda dipilih oleh masyarakat maka dari itu harus menyuarakan rakyat jangan sampai melukai perasaan masyarakat, anggaran segitu banyaknya hanya untuk kalender adalah mubazir," tandas ketua DPC AWI Banjarnegara.

Sekretaris DPC AWI Banjarnegara A. Tardhie menambahkan, kalau nantinya ditemukan ada dugaan perbuatan yang merugikan masyarakat terkait anggaran tersebut, kami siap melaporkan kepenagak hukum. "Bila perlu kita akan laporkan ke KPK kalaupun terjadi temuan pelanggaran tersebut,” ungkapnya.(tim)

join

join


kali berita ini telah dibaca

Posting Komentar

0 Komentar

wa