Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti
Jawapes Surabaya - Sebagai bentuk tanggung jawab Pemkot Surabaya dalam menangani Corona COVID-19 di bidang perlindungan sosial lebih aktif melakukan sosialisasi mekanisme pendaftaran warga terdampak yang belum masuk data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengidentifikasi warga penerima sembako.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menyampaikan dalam masa pandemi ini Warga perlu mendapat sosialisasi kejelasan bagaimana mekanismenya agar masuk sebagai daftar penerima bantuan yang terdaftar di MBR.
"Namun kesiapan teknis dan siapa saja warga terdampak yang akan menerima belum tersampaikan secara detail,” ujar Reni, Jumat (17/4/2020).
Reni mendorong agar Pemkot Surabaya segera secara proaktif melalui Lurah mengidentifikasi dan menerima pendaftaran jalur MBR yang sudah berjalan dengan melakukan pendaftaran melalui RW di masing-masing wilayah.
"Mekanisme ini sama dengan pengurusan MBR daring yang telah berjalan, hanya saja selama pandemi ini perlu diaktifkan dan diperkuat karena banyak warga yang terdampak," ujar Reni.
Adapun bantuan yang diberikan berupa beras 20 kilogram per bulan, kering tempe, abon. Bantuan tersebut akan diberikan untuk dua bulan ke depan.
"Kabag Pemerintahan Surabaya secara berkala harus terus memantau kinerja Lurah dan Camat, karena di masa pandemi ini warga harus terlayani secara cepat dan tepat. Seluruh Mekanisme ini agar disosialisasikan ke masyarakat luas," imbuh Reni.
Wali Kota Surabaya dalam rapat secara teleconference dengan DPRD Surabaya pada 6 April 2020 menyampaikan anggaran senilai Rp160,60 miliar akan diberikan pada MBR dan warga terdampak sebanyak 250.000 KK di Surabaya.
Seperti diketahui jumlah MBR di Kota Surabaya meningkat tajam yang awalnya pada Desember 2019 hanya 665.882 jiwa (202.572 KK), namun pada 9 April 2020 sudah mencapai 755 ribu lebih jiwa atau tepatnya 231.103 KK.(Red)
View
Posting Komentar