Direktur RSAR Situbondo Berharap Ada Penambahan Batas Klaim Pembiayaan Sehati

Direktur RSAR Situbondo saat dikonfirmasi oleh awak media di lantai II Pemkab

Jawapes, SITUBONDO - Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya, Pemerintah Daerah Situbondo meluncurkan program Sehat Gratis (Sehati). Jadi masyarakat cukup menunjukkan e-KTP bisa dirawat secara gratis dengan fasilitas kesehatan milik Pemkab atau rumah sakit yang bekerja-sama. 


Saat dikonfirmasi oleh awak media di Lantai II Pemkab Situbondo usai mengikuti rapat, Senin (21/3/2022). dr. Roekmi Prabarini Ario, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Abdoer Rahem (RSAR) Situbondo mengatakan sejak tahun kemarin pihaknya sudah menjalankan program Sehati karena sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Situbondo Pasal 20, Nomor 20 Tahun 2021. Untuk besaran biaya Sehati yang ditanggung oleh Pemda adalah maksimal Rp10 juta.


Menurutnya, jika ada pasien Sehati besaran biayanya melebihi batas Rp10 juta, misalnya kalau total biaya kesehatannya habis Rp15 juta maka sisanya yang 5 juta ditanggung oleh si pasien. Karena pihak rumah sakit hanya mendapatkan ganti klaim Rp10 juta dari Dinkes. Kalau si pasien hanya mampu membayar Rp2juta, maka kekurangannya Rp3 juta dimasukkan ke Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan akan tetap ditagih oleh pihak rumah sakit.


"Apabila seandainya ada pasien Sehati total biaya perawatannya hanya Rp6juta tidak sampai batas Rp10 juta, maka Dinkes akan tetap ganti klaim Rp6 juta ke rumah sakit sesuai dengan plafon biaya kesehatan berdasarkan diagnosa," jelasnya.


Lebih lanjut, Direktur RSAR menerangkan SPH program sehati dihitung mulai dari Bulan Mei sampai Desember 2021 yang belum dibayar oleh masyarakat total sejumlah Rp232.840.549,- sedangkan SPH Bulan Januari sampai Maret 2022 sebesar Rp30.704.201,-. Ada sebagian pasien sehati yang peduli membayar sisa biaya perawatannya dan ada beberapa juga yang masih belum bayar SPH.


"Kami berharap untuk pembiayaan program sehati di unit intensive care ICU, ICCU, PICU, NICU dan operasi agar ditambah batas klaimnya, sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak dan tagihan SPH tidak terlalu tinggi. Nanti ketika acara rapat bersama di hari Rabu mendatang, kami akan menyampaikan saran penyempurnaan kembali Perbup Sehati atau direvisi sesuai dengan kondisi lapangan saat ini," pungkasnya. (Fit/Fin)


kali berita ini telah dibaca

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Rizal Diansyah, ST

Pimpred Media Jawapes. WA: 0818306669

Countact Pengaduan