Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Praktik Kerja Profesi (PKP) Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor serta keterbukaan akses data dan informasi bagi para perwira siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran lapangan di Kabupaten Sidoarjo.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, saat menyambut kedatangan jajaran pembimbing dan Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76 di Aula Satlantas Polresta Sidoarjo, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan PKP tersebut mengangkat tema Optimalisasi Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Penting dan Migas oleh Polresta Sidoarjo guna Meningkatkan Perlindungan Konsumen dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat. Pelaksanaannya diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan Perum Bulog.

Pembukaan kegiatan dilakukan langsung Kepala Sespimma Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Victor Togi Tambunan. Turut hadir Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih bersama jajaran kepolisian serta perwakilan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu lokasi pembelajaran lapangan bagi calon pimpinan tingkat pertama Polri. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan institusi kepolisian.

Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo beserta seluruh perangkat daerah terkait siap memberikan dukungan penuh, termasuk menyediakan data maupun informasi yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan proses pembelajaran para peserta didik.

“Selamat melaksanakan Praktik Kerja Profesi kepada seluruh Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh perangkat daerah terkait terbuka sepenuhnya untuk bersinergi dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penelitian dan pembelajaran rekan-rekan sekalian,” ujar Subandi.

Menurut Subandi, tema yang diangkat dalam PKP tersebut memiliki relevansi kuat dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur. Tingginya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat menjadikan kelancaran distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), termasuk minyak dan gas bumi (migas), sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Ia menjelaskan, gangguan distribusi, praktik penimbunan, hingga penyimpangan harga dan takaran dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan oleh satu instansi, melainkan membutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Selama ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, TNI, dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Satgas Pangan telah berjalan dengan sangat baik. Pengawasan terpadu di pasar-pasar tradisional, distributor, hingga stasiun pengisian bahan bakar terus kami lakukan demi memastikan stok aman, harga terjangkau, dan hak-hak konsumen terlindungi,” ungkapnya.

Meski demikian, Subandi mengakui tantangan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan migas terus berkembang seiring dinamika aktivitas perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap pelaksanaan PKP dapat menghasilkan perspektif baru, analisis komprehensif, serta rekomendasi strategis yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta didik diharapkan mampu memotret kondisi riil tata kelola dan pola pengawasan distribusi Bapokting serta migas di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat merumuskan langkah deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum di sektor perdagangan dan energi.

Penguatan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat juga menjadi perhatian penting. Dengan pola koordinasi yang semakin solid, perlindungan konsumen diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Perlindungan konsumen yang optimal adalah kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap institusi negara, baik pemerintah daerah maupun Polri. Ketika masyarakat merasa aman dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan terlindungi dari praktik kecurangan, maka stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akan terjaga dengan sendirinya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sespimma Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Pol Victor Togi Tambunan mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Kondisi tersebut menuntut Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, Polri dituntut bekerja secara profesional serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, Sespimma Polri berkomitmen mencetak perwira yang adaptif dan profesional melalui penyelenggaraan PKP. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan yang dirancang untuk membentuk kemampuan manajerial dan kepemimpinan para peserta didik di tingkat pertama.

Melalui praktik langsung di lapangan, para perwira siswa diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan manajemen yang telah diperoleh selama pendidikan. Kemampuan membangun kerja sama tim, menganalisis persoalan organisasi, serta merumuskan solusi atas berbagai permasalahan kepolisian menjadi kompetensi yang harus dimiliki.

“Sebagai manajer tingkat pertama dan pimpinan tingkat pertama, diharapkan Serdik memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugas, memiliki kemampuan berpikir secara analitis, mampu memecahkan masalah yang ada dalam organisasi, serta mampu menjadi konsultan yang dapat memberikan solusi,” jelas Victor.

Victor juga meminta seluruh peserta didik mengikuti PKP dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengalaman serta informasi sebanyak-banyaknya. Hasil pengamatan dan analisis di lapangan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kinerja kepolisian.

Ia menyebutkan, kegiatan PKP berlangsung selama lima hari dan dilaksanakan di lima wilayah kepolisian, yakni Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, dan Polres Jombang.

“Manfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana Polresta Sidoarjo memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana data-data yang dimiliki diproses melalui teori dan pengetahuan yang sudah diberikan, sehingga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi positif. Harapannya, Polres juga terbantu dengan masukan yang diberikan,” pintanya.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Candra Putra turut berharap pelaksanaan PKP dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan distribusi Bapokting dan migas. Menurutnya, kajian yang dilakukan para peserta didik diharapkan mampu memperkuat upaya perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Ia meminta para peserta didik aktif berdiskusi, menggali informasi dari narasumber, serta memahami berbagai persoalan secara objektif sebelum menyusun rekomendasi.

“Silakan manfaatkan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk belajar, berdiskusi, memperluas wawasan, menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para narasumber, dan memahami permasalahan secara objektif. Selanjutnya, rumuskan rekomendasi yang konkret dan aplikatif,” ujarnya.

Bobby berharap hasil FGD tidak berhenti sebagai dokumen akademis atau sekadar pemenuhan kurikulum pendidikan. Lebih dari itu, berbagai gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian, baik dalam bidang operasional maupun pembinaan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, unsur Forkopimda, para narasumber, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Melalui pelaksanaan PKP ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan migas yang efektif, perlindungan konsumen yang optimal, serta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Sidoarjo.(Tyaz)

Baca Juga

View