Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

 Aliansi Wargo Hutomo Gelar Aksi Menuju Audiensi, Sampaikan Aspirasi Di Ruang Paripurna DPRD Banjarnegara

Jawapes, BANJARNEGARA - Ratusan massa dari beberapa Ormas, LSM, Aktivitas dan Komunitas yang tergabung dalam Aliansi Wargo Hutomo (AWH) menggelar aksi, menuntut evaluasi atas kinerja birokrasi penanganan kemiskinan dan penyelesaian masalah lingkungan serta pelayanan dasar di Kabupaten Banjarnegara, Kamis (01/10/2026) di depan Kantor DPRD Banjarnegara.

Dalam aksi tersebut, melalui perwakilan massa aksi kemudian diterima guna melakukan audiensi di ruang Rapat Paripurna oleh Slamet SM selaku Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana beserta Wakil Bupati Wkhid Jumali, Sekda Banjarnegara Hendro Cahyono serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam audiensi di moderatori oleh Kepala Kesbangpol Banjarnegara, Izak Danial Aloys yang mempersilakan gerakan AWH untuk menyampaikan aspirasinya. 

Adapun Aspirasi yang disampaikan Aliansi Wargo Hutomo (AWH) antara lain ; mengenai Pembangunan Daerah, Optimalisasi, Pendidikan dan mutasi tenaga Pendidik (kondisi Guru alami sakit), Ekonomi hingga persoalan lingkungan hidup berkaitan dengan darurat sampah yang dinilai dapat memicu sedimentasi dan memperparah sedimentasi aliran air, selanjutnya tentang transparansi Pokok pikiran (Pokir) DPRD Banjarnegara.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menjelaskan, bahwa penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat diakses melalui jalur aspirasi maupun reguler agar tepat sasaran.

"Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pemerataan pendidikan, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang saat ini telah menjangkau sekitar 1.200 siswa," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Banjarnegara, Slamet SM menyambut terbuka audiensi tersebut sebagai bentuk fungsi pengawasan masyarakat terhadap Parlemen. 

Menjawab pertanyaan seputar Pokir DPRD Banjarnegara, Slamet menegaskan, bahwa alokasi Pokir tidak berjalan di luar kendali, melainkan harus terencana secara matang. 

"Seluruh usulan Pokir wajib berkorelasi dengan hasil reses Anggota Dewan, serta tersinkronisasi dalam RPJMD dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)," jelasnya.

Berjalannya audiens, berdasarkan pantauan awak media, berlangsung tertib dan interaktif. Peran masyarakat untuk terus mengawal implementasi kebijakan publik yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan warga Banjarnegara merupakan suatu kewajiban bersama.(Cpt)

Baca Juga

View