Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

 Wakil ketua 1 DPRD kota Probolinggo H. Abdul Mujib Spd (Foto Dok: Ida y Jawapes probolinggo)

Jawapes, Probolinggo – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo memberikan sederet catatan kritis terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Sektor pendidikan keagamaan hingga wacana penataan infrastruktur skala besar menjadi perhatian tajam legislatif. Pemerintah Daerah dinilai masih menunjukkan kecanggungan dalam mengeksekusi program prioritas. Sabtu (25/8) Siang.

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, H. Abdul Mujib, menegaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 fokus pada penguatan infrastruktur. Meskipun begitu, eksekutif diminta tidak ragu-ragu dan harus merencanakan program secara matang agar dampaknya langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Salah satu poin mendasar yang dikritisi legislatif adalah persoalan kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). DPRD menyayangkan penurunan insentif atau honorarium guru keagamaan yang sempat berada di angka Rp500 ribu per orang pada 2025, namun merosot menjadi Rp250 ribu pada 2026." Ujarnya Sabtu (25/7)

Meski pada usulan 2027 sempat direncanakan naik menjadi Rp350 ribu per orang, Banggar DPRD secara tegas meminta Pemkot untuk mengembalikan nominalnya seperti semula, yakni Rp500 ribu per bulan per orang. Pengabdian para pendidik keagamaan dinilai sangat penting sehingga kesejahteraannya wajib dijamin penuh oleh APBD.

Mujib mengungkapkan bahwa secara kelembagaan, alokasi anggaran di Bagian Kesra sejatinya mengalami kenaikan dari Rp4 miliar menjadi Rp6 miliar. Namun, peruntukannya dinilai belum maksimal menargetkan para guru TPQ, padahal porsi APBD Kota Probolinggo dinilai masih sangat memadai untuk melakukan pergeseran anggaran.

Berdasarkan hitungan legislatif, "Pemkot hanya membutuhkan tambahan alokasi sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar untuk menaikkan insentif guru TPQ ke angka ideal. Kebutuhan angka tersebut dinilai sangat rasional dan proporsional jika dibandingkan dengan porsi anggaran proyek fisik lainnya."imbuhnya 

Selain insentif guru TPQ, Banggar juga menekankan keberlanjutan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan insentif layanan dasar pendidikan. Urusan pendidikan di daerah tidak boleh dibeda-bedakan, melainkan mencakup pendidikan umum maupun keagamaan mulai jenjang usia dini hingga SMP.

Program bantuan listrik gratis untuk tempat ibadah juga tak luput dari dorongan legislatif. DPRD meminta agar Pemkot tidak memangkas atau merumitkan regulasi administratif pada program yang sudah berjalan baik tersebut, sehingga seluruh masjid dan rumah ibadah di Kota Probolinggo tetap mendapatkan fasilitas listrik gratis pada 2027.

Di sisi pembangunan fisik, Banggar memberi perhatian khusus pada wacana penataan Jalan Cokroaminoto yang rencananya akan disulap menyerupai kawasan Malioboro. Usulan anggaran awal yang mencapai Rp28 miliar lebih menyusut menjadi Rp20 miliar pada perencanaan, yang mengindikasikan adanya ketidaksiapan perencanaan dari pihak pemerintah.

" Untuk Penyusunan rekayasa lalu lintas di Jalan Cokroaminoto turut menjadi kewaspadaan DPRD. Rencana penerapan sistem satu arah dikhawatirkan dapat merepotkan mobilitas warga setempat serta mengganggu aktivitas berbagai lembaga pendidikan yang menjamur di sepanjang koridor jalan tersebut.

Sementara itu, opsi pelebaran jalan diprediksi bakal memicu konflik soasial lantaran keterbatasan lahan pemukiman di sisi barat maupun timur. Banggar mendorong Pemkot untuk mematangkan kajian teknis demi meminimalisasi potensi sengketa lahan dan dampak sosial terhadap warga sekitar.

"Pendekatan penataan lingkungan di Jalan Cokroaminoto juga disarankan untuk mencontoh sukses Kota Surabaya. Pembangunan kawasan perkotaan yang modern dan rapi sehingga 6tetap dapat mempertahankan keberadaan pohon-pohon rindang tanpa harus melakukan penebangan secara masif.

Kritik tersebut sekaligus merespons maraknya fenomena tanaman dan pohon mati di sejumlah titik perkotaan belakangan ini. DPRD menilai masalah tersebut terjadi akibat pola pemangkasan ekstrem tanpa dibarengi upaya reboisasi dan perawatan berkala yang optimal di tengah cuaca ekstrem.

Prinsip pemerataan pembangunan menjadi poin penutup yang ditekankan oleh dewan. DPRD meminta agar porsi anggaran besar tidak menumpuk di kawasan pusat kota saja, melainkan menyasar wilayah bagian selatan seperti Kecamatan Wonoasih, Kedopok, dan Kademangan.

"Wilayah selatan juga, karena yang berbatasan langsung dengan kawasan kabupaten  dianggap masih sangat minim tersentuh sentuhan pembenahan infrastruktur dasar. Pemkot diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara adil agar dampaknya dirasakan secara merata oleh warga Kota Probolinggo" pungkas politisi 

DPRD Kota Probolinggo akan mengawal secara ketat seluruh catatan Banggar ini hingga pembahasan APBD 2027 final. Integrasi antara pembangunan infrastruktur fisik yang merata dan jaminan kesejahteraan sosial-keagamaan diharapkan dapat terwujud secara seimbang.(Id)

Baca Juga

View