Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes Surabaya – Kepala Kanwil Kemenag Jatim Ahmad Sruji Bachtiar menegaskan EMIS 4.0 menjadi kunci utama kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Namun hingga kini masih ditemukan kendala serius mulai data santri belum terinput, NISN belum sinkron, akun operator belum aktif, hingga operator pondok pesantren yang masih kesulitan menggunakan sistem baru.

“EMIS adalah fondasi database pendidikan Islam nasional. Validasi data menentukan akses BOS, PIP, BOP Pesantren, dan bantuan sarpras,” tegas Ahmad Sruji Bachtiar, Senin (11/5/2026).

Di lapangan, banyak operator madrasah dan lembaga pendidikan Islam mengaku mengalami kesulitan dalam input data EMIS 4.0. Kendala yang sering terjadi meliputi validitas data, sinkronisasi sistem, NISN tidak terbaca, data ganda, akun operator belum aktif, hingga perbedaan data antara EMIS, Dapodik, Dukcapil, dan DTKS/DTSEN.

Kemenag Jatim terus melakukan sosialisasi dan pendampingan operator agar integrasi data pendidikan berjalan optimal. Pemutakhiran data EMIS 4.0 ditarget selesai sebelum deadline 31 Mei 2026, sementara implementasi penuh EMIS-GTK dimulai Juli 2026.

Sementara itu, Ketua Yayasan Jawapes Indonesia Emas, Rizal Diansyah Soesanto, menilai persoalan SPMB 2026 diprediksi semakin kompleks karena masih banyak data siswa belum sinkron dengan DTKS/DTSEN.

Menurut Rizal, sinkronisasi status desil sangat menentukan jalur afirmasi dalam SPMB. Namun yang terjadi di lapangan justru saling lempar penanganan. 

"Hal ini terjadi di wilayah Kelurahan Karah dan Banyu Urip, warga mengaku diberi informasi bahwa operator SIKS-NG di kelurahan sudah dihapus sehingga diminta mengurus langsung ke Dinas Sosial. Sementara di Dinsos masyarakat diarahkan melakukan perubahan data mandiri secara online, namun website overload dan sulit diakses," ungkap Rizal.

Permasalahan lainnya adalah minim pemahaman wali murid dari kalangan masyarakat miskin dan kurang mampu yang harus urus secara mandiri tanpa difasilitasi menyebabkan banyak yang tidak dapat menggunakan haknya untuk mendaftar melalui jalur afirmasi akibat data validasi Desil yang belum sinkron, ditambah kendala dalam memahami sistem digital SPMB.

“Jika sinkronisasi data tidak segera diselesaikan, persoalan ATS atau Anak Tidak Sekolah berpotensi muncul kembali dengan jumlah lebih besar saat momentum SPMB 2026,” tegas Rizal.

Sinkronisasi data ini kini menjadi pekerjaan besar pemerintah agar SPMB 2026 berjalan dan tidak merugikan siswa. (Red)

Baca Juga

View