Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Di Ruang Komisi lll: Terima Audiensi Gp Ansor, Redam gejolak demonstrasi mahasiswa DPRD Kota Probolinggo Tegaskan Dana BOSDA dan Honor Guru Ngaji Tetap Utuh. Rabu 6 Mei 2026.

JawaPes, Probolinggo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo secara tegas membantah isu liar yang berkembang terkait adanya rencana pemangkasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Selain dana BOSDA, isu tersebut juga mencatut perihal pemangkasan insentif bagi para guru ngaji di wilayah Kota Probolinggo dengan nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai angka 50 persen.

Munculnya klarifikasi resmi ini merupakan bentuk respons cepat dari jajaran legislatif setelah gelombang keresahan masyarakat sempat memuncak dalam beberapa waktu terakhir.

Situasi tersebut sebelumnya memicu aksi demonstrasi oleh kelompok mahasiswa di depan Kantor Walikota Probolinggo pada Selasa 5 Mei 2026 sebagai bentuk protes atas isu anggaran tersebut.

Dinamika sosial yang berkembang ini kemudian disusul dengan langkah audiensi oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor ke Gedung DPRD pada Rabu (6/5/26) Siang.

Dalam forum klarifikasi yang digelar secara formal di ruang Komisi III, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shinta didampingi oleh wakil ketua DPRD 1 Abdul Mujib beserta beberapa anggota legislatif lainnya untuk memberikan penjelasan langsung di hadapan publik.

Syntha yang saat itu bersama jajaran Badan Anggaran (Banggar) menegaskan bahwa kabar mengenai pengurangan drastis tersebut sepenuhnya adalah tidak benar melainkan hoaks.

"Saya tegaskan, informasi mengenai pemotongan dana BOSDA dan honor guru ngaji hingga separuh harga itu tidak benar. Kami di Banggar tetap mengawal agar hak-hak dasar masyarakat tidak terganggu," tegas Syntha.

Pihaknya memastikan bahwa meskipun saat ini masih dalam proses penyesuaian atau refocusing anggaran dalam pembahasan APBD, hal itu tidak akan menyentuh pos-pos yang dianggap penting.

Ketua DPRD menjamin bahwa sektor pendidikan, khususnya BOSDA maupun kesejahteraan guru ngaji, tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah setempat.

"Dwi Laksmi menjamin sektor pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji tetap menjadi prioritas utama. "Kebijakan anggaran kami tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan untuk membebani para pendidik," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda menyatakan bahwa langkah diplomasi ini diambil demi menjaga kondusivitas wilayah agar tetap stabil pasca demonstrasi mahasiswa kemaren.

Ia menekankan pentingnya memastikan hak-hak tenaga pendidik tetap terlindungi tanpa harus terjebak dalam spekulasi yang berkembang secara liar di ruang publik.

GP Ansor berkomitmen untuk terus menjadi jembatan aspirasi yang konstruktif agar kebijakan anggaran pemerintah tetap berpihak pada pembinaan moral masyarakat.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman bersama untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan anggaran, khususnya pada pembahasan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.

"Kami berjanji akan menjaga transparansi keuangan daerah. Dengan pengawalan dari rekan-rekan mahasiswa dan Ansor, kita pastikan program rakyat berjalan dengan baik pungkas Dwi Laksmi Syntha.

Dengan keterlibatan aktif elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan, DPRD berjanji menjaga transparansi keuangan demi menjamin keberlanjutan program yang bersentuhan dengan masyarakat luas.(Id)

Baca Juga

View