Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes, BANJARNEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara  menyerahkan dokumen rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (20/4/2026).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Slamet SM dan dihadiri oleh Wakil Bupati Wakhid Jumali beserta jajaran Forkopimda.

Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua DPRD Agus Junaedi mengapresiasi capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai sudah berada di jalur yang benar. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,26 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 13,28 persen, serta berkurangnya tingkat pengangguran ke angka 5,39 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat meningkat hingga level 70,61persen. 

Namun, DPRD memberikan catatan kritis terhadap sektor konsumsi pangan yang masih menunjukkan anomali, menandakan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif hingga ke akar persoalan.

Legislatif juga menyoroti postur APBD 2025 yang dinilai belum ideal karena didominasi oleh belanja operasional rutin sebesar 70,22 persen, sementara belanja modal hanya dialokasikan sebesar 7,47persen. 

Rendahnya porsi belanja modal ini dikhawatirkan membatasi pembangunan fisik yang berdampak langsung pada masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya naik 2,18 persen memicu kekhawatiran akan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pusat.Sebagai solusi, DPRD merumuskan enam rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten.

Langkah-langkah tersebut meliputi reformasi pengukuran kinerja yang berorientasi pada manfaat nyata, sinkronisasi perencanaan program prioritas, serta penataan struktur belanja untuk meningkatkan porsi belanja modal. 

Selain itu, ditekankan pula pentingnya kualitas implementasi manajemen program, peningkatan akuntabilitas laporan kinerja, hingga upaya terobosan untuk optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara. DPRD berharap poin-poin evaluasi ini segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara di masa depan. (Egy Wardoyo)

Baca Juga

View