Ketua IWP Desak KPK Usut Dugaan Keterlibatan Anwar Sadad dalam Kasus Hibah Jatim


Jawapes probolinggo – Ketua Ikatan Wartawan Probolinggo (IWP), Jamaludin, menyampaikan tuntutan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak tegas dalam mengusut dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada aktor lapangan, melainkan menelusuri kemungkinan keterlibatan figur politik di tingkat atas.

Dalam konferensi pers yang digelar di Probolinggo, Rabu (31/7/2025), Jamaludin menyebut nama politisi Anwar Sadad sebagai sosok yang patut diperiksa lebih jauh. “Kalau KPK serius, jangan cuma kejar pemain kecil. Siapa pun yang punya pengaruh dan relasi kuat dengan pelaku utama, harus ikut diselidiki,” katanya tegas.

Ia menilai, korupsi hibah tidak sekadar perbuatan kriminal biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial, justru dinikmati oleh segelintir orang yang berlindung di balik kekuasaan.

“Rakyat tiap hari berjuang untuk hidup, sementara para pelaku menikmati uang negara. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal moral,” ujar Jamaludin dengan nada tinggi.

Lebih jauh, ia menyebut ada dugaan praktik sistematis yang melibatkan jaringan loyalis dan elit lokal. Jamaludin meminta agar aparat penegak hukum tidak ragu menyita semua aset yang diduga hasil korupsi, termasuk milik orang-orang dekat tersangka.

Menurutnya, publik mendesak kejelasan atas proses hukum yang tengah berlangsung. Ia menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakernas Partai Gerindra tahun lalu yang berkomitmen menindak tegas kader partai yang terlibat korupsi.

“Kini waktunya Presiden menepati janji. Tidak ada kompromi dengan pelaku penyalahgunaan anggaran,” ungkapnya sembari menyerukan penegakan hukum yang berani dan tanpa tekanan politik.

Jika lembaga antirasuah tidak segera mengambil langkah, Jamaludin memastikan IWP akan menggalang dukungan untuk menggelar unjuk rasa secara terbuka. “Jangan biarkan publik kehilangan kepercayaan. Diamnya KPK bisa dianggap tanda lemah,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa keadilan bukan sekadar proses hukum, tapi juga bentuk tanggung jawab moral di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap elit politik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPK terkait desakan tersebut. Sementara itu, masyarakat terus menanti langkah nyata lembaga tersebut dalam menangani kasus dana hibah Jatim yang kian menjadi perhatian publik.

Baca Juga

View

Post a Comment

Hi Please, Do not Spam in Comments

أحدث أقدم

Rizal Diansyah, ST

Pimpred Media Jawapes. WA: 0818306669

Countact Pengaduan