 |
| Bupati Situbondo launching temu inklusi Tahun 2023 |
Jawapes, SITUBONDO - Rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional 2022, Bupati Karna Suswandi launching Temu Inklusi ke-5 Tahun 2023 di Kabupaten Situbondo, bertempat di halaman Pendopo Aryo, Rabu (21/12/2022).
Sebagai tuan rumah Temu Inklusi kelima Tahun 2023 yang mengusung tema "Berdaya dalam Keberagaman Menuju Indonesia Inklusif 2030" akan berlangsung pada 21-25 Mei 2023 di Desa Olean, Kecamatan Situbondo dengan menyuguhkan ragam kegiatan dan interaksi yang mempertemukan berbagai elemen. Mulai dari pemerintah, organisasi dan masyarakat disabilitas.
Bupati Situbondo mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, Temu Inklusi bagian dari upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat Situbondo yang inklusif.
"Dalam acara temu inklusi nasional ini, saya berharap jadi motivasi dan semangat untuk bisa membangun masyarakat inklusif bersama-sama," ungkapnya.
Temu Inklusi Nasional menjadi agenda rutin dua tahunan, sebagai ruang berbagi, berjejaring dan konsolidasi gerakan disabilitas dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif. Diinisiasi oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan didukung sejumlah organisasi gerakan difabel, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan dan pemerintah sejak Tahun 2014.
Sementara itu Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia Suharto, menjelaskan Temu Inklusi merupakan bagian dari praktik edukatif untuk semua pihak. Difabel adalah bagian dari keniscayaan keragaman umat manusia dan menghapus segala bentuk diskriminasi serta marginalisasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, dalam situasi ini difabel harus berdaya untuk merebut nilai-nilai kemanusiaannya. Berdaya meliputi tiga fase, mulai dari mempunyai kuasa atas diri dan masa depannya, mempunyai pengaruh terhadap kebijakan yang terkait hidup dan penghidupannya. Juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan bangsa.
"Temu Inklusi ke-5 menjadi pengingat bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah bahwa ada UU 8/2016, Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan RANPD yang harus diimplementasikan dan dijadikan arus utama dalam pembangunan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya baik di tingkat pusat maupun daerah serta desa. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diterima oleh pemerintah sebagai pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan. Termasuk dalam perumusan RPJP dan RPJMN," harapnya.
Luluk Ariyantini sebagai Direktur Pelopor Peduli Disabilitas (PPDiS) Situbondo sekaligus Koordinator panitia penyelenggara menyampaikan, Temu Inklusi menjadi ruang berbagi praktik baik, antar organisasi masayarakat sipil dengan pemerintah dalam mendorong kehidupan yang inklusif. Juga menjadi penguat gerakan teman-teman difabel di Situbondo.
"Harapannya, jadi pengingat bahwa hak-hak difabel harus dipenuhi sesuai kebijakan dan komitmen yang sudah dibuat," tutup Luluk. (Fin)
Pembaca
إرسال تعليق