 |
| Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh ketika memberikan sambutan dan arahan tentang program KB dan percepatan penurunan stunting |
Jawapes, SITUBONDO - Tingkatkan pemahaman dan penyebarluasan informasi terkait Program Bangga Kencana serta upaya penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim bersama mitra kerja Anggota Komisi IX DPR RI mengadakan kegiatan Promosi KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting kepada msyarakat wilayah khusus, Rabu (19/10/2022) di Aula PP Babus Salam, Desa/Kecamatan Suboh.
Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, yaitu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, dan Dra. Sofia Hanik, M.M., Koordinator Bidang APDIN, BKKBN Provinsi Jatim serta Drs. H. Imam Darmaji, M.Si., Kepala DP3APPKB Situbondo.
Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI menjelaskan, stunting adalah kondisi seorang bayi yang gagal tumbuh kembang karena persoalan kekurangan gizi akut, sehingga akan menjadikan proses kembang tubuhnya juga otaknya sangat bermasalah. Salah satu tugasnya di DPR-RI yaitu melakukan sosialisasi penurunan angka stunting pada masyarakat bersama mitra kerjanya. Di Situbondo angka stunting masih cukup tinggi yaitu 23 persen. Skala nasional target Tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14 persen.
"Untuk mencapai target, maka harus ada kerja sama semua stakeholder. Bukan hanya pemerintah, tapi juga seluruh kader, tokoh masyarakat. PR yang luar biasa adalah kasus pernikahan dini cukup tinggi, sehingga berakibat pada stunting (angka kematian ibu dan anak)," jelasnya.
Menambahkan, persoalan tumbuh kembang anak sangat penting dan menjadi urusan keluarga. UU No 16 Tahun 2019, Perempuan boleh menikah usia 19 tahun. Karena perempuan berhenti berkembang organ tubuhnya saat usia 19-20 tahun, jadi jika hamil di bawah 19 tahun artinya kondisi rahim belum berkembang sempurna. Makanya banyak angka kematian ibu dan bayi.
"Sejatinya yang dikandung perempuan adalah anak masa depan bangsa. Perempuan sehat pasti akan melahirkan anak yang sehat. Jadi hindari pernikahan dini," tegas Nihayatul.
Sementara itu, Sofia Hanik berharap melalui kader yang ada agar mendampingi ibu hamil untuk periksa kesehatan, paling tidak 6 kali selama kehamilannya. Selain itu kader juga turut sosialisasikan terhadap ibu-ibu setelah melahirkan, jika bisa ikut KB. Alat kontrasepsi sudah disediakan oleh pemerintah melalui Komisi IX DPR-RI secara gratis untuk masyarakat.
Sedangkan Imam Darmaji mengatakan, untuk di Situbondo secara rutin mengadakan penyuluhan serta sosialisasi pada masyarakat. Selain itu juga memperluas jejaring yang ada, baik formal maupun informal.
"Formal sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan, pendidikan juga kemenag. Sedangkan informal dengan fatayat NU, LBH NU, muslimat NU untuk sosialisasi pencegahan pernikahan dini serta penggunaan alat kontrasepsi," paparnya.
Pelaksanaan kegiatan diikuti ratusan peserta dan turut hadir anggota dewan fraksi PKB dari dapil 5. Selain itu di hari sama dan tempat serta waktu berbeda juga melaksanakan giat serupa di Aula MI Miftahul Huda Panarukan. (Fit/Shu)
Pembaca
Posting Komentar