 |
| Suasana rapat kerja Komisi II DPRD Situbondo bersama DTPHP dan distributor pupuk |
Jawapes, SITUBONDO - Tingkatkan kesejahteraan petani, Komisi II DPRD Situbondo adakan rapat kerja bersama DTPHP dan distributor pupuk untuk membahas pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2022 di Kabupaten Situbondo, bertempat di Gedung DPRD, Senin (31/1/2022).
Aziz selaku Ketua Komisi II DPRD Situbondo mengatakan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi harus ada pengawasan dan perhatian dari pemerintah, yaitu melalui dinas pertanian dan dinas perdagangan. Karena selama ini ada sebagian kios yang diduga bermain harga seperti menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) kepada petani. Hal tersebut berdasarkan temuan di lapangan dan keluhan masyarakat kepada Komisi II DPRD Situbondo. Bahkan kemarin di Desa Kalisari ada beberapa petani yang datang mengeluh tidak mendapatkan saluran pupuk bersubsidi, padahal petani yang sudah terdaftar di E-RDKK memiliki hak untuk mendapatkan jatah pupuk dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
"Saya berharap tidak ada transaksional di kios karena tugasnya sebagai penyalur. Artinya kios tidak boleh menjual melebihi harga yang telah ditentukan oleh pemerintah," terangnya.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi GIS Situbondo tersebut menyampaikan bahwa stok pupuk subsidi di Kabupaten Situbondo saat ini masih aman. Kemudian ia berpesan dan mengingatkan kepada distributor, kios dan poktan agar amanah menyampaikan program yang telah ditentukan oleh pemerintah kepada petani. Sehingga tidak ada lagi indikasi kasus penimbunan pupuk yang dijual ke luar daerah, ataupun menjual dengan harga diatas HET.
"Apabila masih ditemukan ada kios yang melanggar dan main-main soal pendistribusian pupuk bersubsidi, kami menyarankan kepada dinas terkait untuk mengambil tindakan tegas seperti mencabut surat izin usahanya dan dilakukan penutupan. Karena perbuatan tersebut dapat menyengsarakan rakyat," ucapnya.
Sementara itu, Hadi Priyanto selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo Fraksi Demokrat menambahkan, yang terpenting para petani bisa membeli pupuk subsidi sesuai HET yang ditetapkan oleh pemerintah, namun kendalanya ada beberapa daerah yang masyarakatnya harus membeli pupuk ke pusat kecamatan. Seperti di Kecamatan Banyuglugur hampir semua desa masih belum memiliki kios, sehingga HET tidak bisa diberlakukan karena petani harus menambah biaya ongkos transportasi dan sebagainya. Kemudian ada beberapa desa yang tidak bisa diakses oleh distributor untuk mengirim pupuk subsidi, seperti di Kecamatan Sumber-Malang ada dua desa yang masih belum bisa diakses oleh kendaraan besar untuk mengirim pupuk.
"Kami masih belum tahu pasti alasannya, tetapi berdasarkan info dari pengakuan distributor disebabkan jalan yang tidak layak karena terlalu sempit dan berliku-liku, jadi tidak memungkinkan untuk mengirim pupuk secara langsung. Saya berharap kepada pemerintah daerah, bagi desa yang masih belum bisa diakses dengan kendaraan truck pengangkut pupuk supaya segera diperhatikan. Minimal terekomendasikan dari dana APBD atau PEN untuk dimanfaatkan membangun akses jalan, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di desa tersebut meningkat," harapnya. (Fin/Saihu)
Pembaca
Posting Komentar