Jawapes Surabaya,- Pakar Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Andri Arianto, berpendapat Kota Surabaya kini tersandera Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Aglomerasi.
Menurutnya, jika kondisi tersebut semakin berlarut, tentunya bisa mengganggu perekonomian harian masyarakat.
“Penambahan indikator tingkat capaian vaksinasi menetapkan aglomerasi Surabaya Raya pada PPKM level 3. Kabupaten Gresik, Lamongan, Bangkalan dan Sidoarjo tingkat vaksinasi Covid 19 belum mencapai 50%,” ujarnya, Rabu (15/9/2021).
Evaluasi PPKM, lanjut Andrianto, oleh pemerintah pusat dilaksanakan setiap minggu, dan selalu ada indikator baru yang menjadi syarat penurunan Level PPKM.
Pengadaan dan pendistribusian Vaksin Covid-19 seharusnya menjadi prioritas Gubernur Jatim. Khususnya untuk wilayah aglomerasi di Jatim, dalam bersinergi dengan bupati dan walikota,” tuturnya.
“Termasuk membicarakan kebijakan tentang giat perekonomian di tingkat lokal masing masing kabupaten kota. Jika sudah memenuhi indikator level 1 maupun level 2,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, keseimbangan antara penanggulangan pandemi dengan pemulihan ekonomi harus sejalan.
“Bagi masyarakat hari ini, sederhana saja, tidak bekerja satu sampai dua hari berarti tidak bisa makan,” pungkasnya
Senyampang dari pernyataan Andri Arianto, Kusnan Hadi / Cak Kusnan, menyesalkan tetap diberlakukannya Level 3 pada Kota Surabaya, "kalau indikatornya dilihat pencapaian vaksin di Surabaya sudah 99%, harusnya sudah Level 2 dari kemarin. Tapi kalau dilihat dari masih terdapatnya pasien Covid di RS, lah Surabaya ini kan ibukota propinsi, RSUD DR Sutomo rujukan terbaik, banyak yg bukan warga Surabaya yg rawat inap", ujar Cak Kusnan
"Surabaya saat ini seperti siswa cerdas, terampil, giat, nilai raport bagus, namun tidak naik2 kelas, lantaran kawan sebangku, di depan di belakang dan disamping kita ketinggalan dalam menerima pelajaran, dan guru wali kelas diam saja, tanpa ada masukan kepada Kepala Sekolah ", sambung Aktifis dan seniman yg kemarin sempat viral aksi setenga telanjang menolak PPKM ini.
Menurutnya, keterlibatan Propinsi Jawa Timur dalam pemberian masukan ke Pusat, dan koordianasi lebih matang di tingkat Kota - Kabupaten harus lebih di tekankan. Tidak terlihat seperti saat ini, terkesan nihil koordinasi.
Lebih lanjut dia mengingikan keberanian Pemerintah Kota dalam menerapkan Level 2 secara Lokal, sebab dia melihat kondisi saat ini, dan indikasi2 Kesehatan Warga, pencapaian Vaksin sudah bagus.
" Ya kami menginkan , pemerintah Kota Surabaya berani menerapkan Level 2 secara Lokal, agar ekonomi warga yang sudah hampir porak poranda ini kembali normal. Silahkan Kabupaten penunjang masih jauh penerapan Trcking - Vaksin menerima Level 3, kalau kita menunggu mereka, dan mereka tidak bisa meruba, hancur ekonomi warga Surabaya". (Munawar)
Pembaca
Posting Komentar