Pemkab Sampang Bungkam Oknum LSM Dan Pers Dengan Proyek dan Jabatan Strategis

Jawapes Sampang - Upaya pembungkaman dalam mengkritik kebijakan dalam pembangunan infrastruktur di era Sampang Hebat Bermartabat di bawah komando Bupati dan Wakil Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat, terus genjar dilakukan.

Baru-baru ini santer Pemkab Sampang telah menunggangi sejumlah oknum Jurnalis dan LSM agar diam dan bungkam tanpa mengaungkan demokrasi dengan diberi jabatan strategis di lembaga pemerintahan, dan juga diberi jatah pekerjaan proyek pembangunan.

Ketua IWO Sampang Mahardika Surya Abrianto

Hal itu diamini oleh Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sampang, Mahardika Surya Abrianto bahwa seorang jurnalis sifatnya harus tetap menjadi kontrol sosial dan pembangunan pemerintah. Tidak hanya diam di saat ada kebijakan atau pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata melenceng dari aturan.

"Sifat jurnalis harus netral dan tetap berada di jalurnya yakni sebagai kontrol sosial dari pembangunan pemerintah. Jadi, jurnalis harus tetap bisa mengkritisi setiap kebijakan dan kinerja pemerintah yang ternyata tidak sesuai aturan," tegasnya.

Masih kata Ardi, ia mengatakan jiwa jurnalis jangan sampai ditunggangi oleh pemangku kebijakan dan penguasa. Jurnalis harus tetap pada jalurnya, meski mendapatkan jatah kerjasama berupa iklan.

"Jadi tetaplah menjadi kontrol dan berani mengkritik kebijakan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah," ujarnya tegas.

Terpisah, ketua Persatuan Wartawan Sampang ( PWS), Abdus Salam mengatakan, bahwa wartawan harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial. Karena itu jika tidak dengan alasan kemitraan, maka lebih baik para jurnalis menanggalkan baju kewartawanannya.

"Kemitraan atau kerja sama dengan pihak mana pun, jangan sampai menghilangkan idealisme wartawan dalam melaksanakan fungsinya. Sehingga jika tidak mau melakukan kontrol sosial, maka buka baju wartawan dan pindah pekerjaan saja sebagai kontraktor," katanya.

Pihaknya menyayangkan bilamana ada oknum wartawan yang lebih mengutamakan kemitraan dengan penguasa, bahkan menjadi bagian dari penguasa itu sendiri. Hal tersebut nantinya bisa mengancam kebebasan pers yang menjadi pilar demokrasi.

"Jangan mengekor pada penguasa, jangan terbuai dengan kemitraan penguasa, bahkan kepentingan iklan sekalipun, hentikan hal seperti itu. Sebab, itu akan berpengaruh pada kebebasan pers," tutupnya.

Sementara Yanto, kordinator Madura LSM Lasbandra menyatakan, bahwa organisasi media dan LSM sudah ada yang mendapat jatah proyek baik fisik mapun non fisik.

"Ada juga dengan jabatan strategis. Tapi dengan komitmen tidak lagi harus menyoroti dan mengkritisi langsung kebijakan Bupati yang kurang berpihak ke masyarakat, terangnya. 26/8/2021. (Tim/red)

Pembaca