Aksi damai yang dipimpin ketua PC PMII Sidoarjo, M. Burhanul Muklasoni ini ditemui ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Usman didampingi anggota DPRD Fraksi PKB, Dhamroni Chudlori, anggota Polresta Sidoarjo dan Satpol PP ini berjalan kondusif.
1. Bersama-sama untuk selalu menjaga kondusifitas, Kamtibmas dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
2. Bersama-sama komitmen untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena tidak mencerminkan dan tidak berazaskan ideologi Pancasila terutama sila ke 5, serta lebih mementingkan kemaslahatan korporasi dan pihak oligarki daripada kemaslahatan buruh dan rakyat terutama dalam hal ketenagakerjaan, lingkungan, sumber daya alam dan pendidikan.
3. Bersama-sama komitmen untuk memikirkan dan menjalankan langkah-langkah konkrit dalam menangani dan menanggulangi covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.
4. DPRD Sidoarjo akan terus melibatkan OKP, ormas, pemuda, serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya tentang kebijakan ataupun peraturan daerah dan permasalahan yang muncul demi kemaslahatan masyarakat banyak serta selalu membuka diskusi publik dalam proses perancangan, pengajuan ataupun pengesahan.
"Kita juga berharap agar pemerintah pusat supaya segera menerbitkan Perpu sebagaimana bentuk perlindungan kepada rakyat dari UUCK dan segera mencabut UUCK tersebut," terangnya.
Sementara, ketua DPRD Sidoarjo, Usman menyampaikan akan meneruskan aksi damai yang dilakukan PMII Sidoarjo ke DPR RI dan Presiden Joko Widodo agar menjadi sebuah atensi untuk diperhatikan.
"Karena aspirasi penolakan UUCK ini bukan hanya di Sidoarjo saja, tapi di seluruh Indonesia. Dengan begitu nantinya akan dapat sebagai bahan pertimbangan. Di Sidoarjo sendiri, aksi penolakan UUCK ini sudah yang ketiga kalinya. Sedangkan untuk penyampaian ke pusat, kemungkinan minggu depan akan dilaksanakan," pungkas Usman.(tyaz)
View
Posting Komentar