Pemberian BPNT Di Lumajang Diharapkan Tidak Disalah Pergunakan

 Jawapes Lumajang - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

Program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasan penerima manfaat, serta meningkatkan ekonomi rakyat dengan memperdaya gunakan ribuan kios dengan menggunakan transaksi elektronik melalui sistem perbankan.

Perlu diketahui pada tahun 2017, penyaluran beras sejahtera (restra), sudah dilakukan dengan kupon elektronik sehingga tepat sasaran dan lebih mudah dipantau.

BPNT ini disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang diberikan setiap bulan dalam bentuk beras 10 kg dan telor 1/2 kg, dan bila di uangkan sekitar Rp 110.000 dan diambil di e-Warong yang ditunjuk oleh pendamping PKH yang kemudian di serahkan ke Dinas Sosial.

Untuk itu perlu adanya syarat khusus diantara yang direkomendasikan oleh bank penyalur, memiliki sumber penghasilan utama, memiliki jaringan informasi dan kerja sama antar toko dan menjual beras dan telor sesuai dengan harga dasar.

Saat awak media Jawapes dan LSM Jawapes berkunjung ke Desa Sombo, Kecamatan Gucialit bertemu dengan Kepala Desa Samat mengatakan bahwa warga yang menerima beras raskin sebanyak 122 orang dan yang menerima Program BPNT sebanyak 38 orang. "Ini sangat aneh dan janggal, kok bisa tidak sama," katanya.

Pada bulan Desember, 38 orang penerima BPNT warga Sombo sudah memiliki Kartu ATm dan buku tabungan BNI, tetapi permasalahannya warga tidak bisa mengambil di e-Warong dikarenakan stok logistik telur dan beras tidak ada, walau pengambilan ada yang di luar desanya yaitu Desa Jeruk.

Untuk itu warga dan kepala desa harus ada kebijakan dan informasi yang jelas dari pendamping kecamatan, PKH maupun dengan Dinas Sosial, bahkan Bank BNI juga harus turun langsung, jangan sampai timbul prasangka buruk. Karena Polri dan TNI sudah MOU tentang keamanan program bansos dari Kementerian Sosial ini.

Salah satu penerima BPNT, Sulam (53) mengatakan ke awak media, di bulan Desember hingga Januari 2019 beras dan telur tidak bisa diambil. Jadi semua harus dikoordinasikan dulu dengan kepala desa.

Dilain pihak, Lilis Kholisa sebagai penerima BPNT dari Kelurahan Jogotrunan mengatakan kalau sembako informasinya baru akan diberikan pada bulan Februari.  (Ekobersambung...
Baca Juga

Pembaca

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama