Jawapes, SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi, SH, M.Kn meminta paguyuban pedagang menurunkan nilai pungutan terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Car Free Day (CFD). Dari Rp15 ribu sampai Rp20 ribu menjadi Rp5 ribu saja setiap jualan. Jangan memberatkan para pedagang yang mencari nafkah.
"Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan,” kata Bupati Subandi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (1/10/2026).
Alokasi nilai pungutan pedagang CFD Rp 5 ribu tersebut diusulkan Rp2 ribu bagi paguyuban pedagang dan Rp3 ribu untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan CFD.
Bupati Subandi menegaskan, CFD bukan ruang yang dibangun untuk kepentingan bisnis. Karena itu, pungutan kepada pedagang perlu dibuat proporsional. Jangan sampai memberatkan pelaku usaha yang memanfaatkan CFD sebagai ruang untuk mencari penghasilan.“Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis," tegasnya.
Menurut Bupati Subandi, pungutan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan internal paguyuban pedagang. Karena itu, penataannya perlu dibicarakan bersama antara paguyuban dan pemerintah. Agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi, tetapi tidak membebani pedagang.
Perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan, besaran pungutan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu selama ini dibayarkan pedagang digunakan untuk mendukung kebutuhan pengelolaan CFD. Di antaranya, untuk kebersihan, dan penanganan sampah, serta dana sosial bagi anggota paguyuban yang mengalami sakit maupun meninggal dunia. Selain persoalan pungutan, perwakilan paguyuban juga menyampaikan aspirasi lain.
Aspirasi itu terkait keberlangsungan usaha pedagang saat pelaksanaan CFD selama bulan Ramadan. Kegiatan itu dihentikan sementara selama bulan Puasanya. Pedagang berharap Pemkab Sidoarjo dapat mencarikan solusi bagi pedagang.
Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pedagang sempat dipindahkan ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, kondisi tersebut dinilai kurang memberikan hasil karena jumlah pembeli tidak seramai saat berjualan di lokasi CFD kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan sekitarnya.
Evaluasi kegiatan CFD tidak hanya melihat besaran pungutan yang ditarik dari pedagang. Pemerintah juga perlu menghitung beban yang ditimbulkan dari meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Terutama persoalan sampah dan penggunaan fasilitas umum.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menyebutkan, jumlah pengunjung CFD dapat mencapai sekitar 18.030 orang.
Sementara jumlah personel untuk menangani kebersihan kawasan CFD hanya 44 personel. Para petugas tersebut ditempatkan di 20 titik di area alun-alun dan 24 titik di kawasan sekitarnya. Untuk mendukung penanganan sampah, DLHK Sidoarjo juga menyiapkan empat unit dump truck dalam setiap pelaksanaan CFD.
Tingginya jumlah pengunjung membuat kebutuhan penanganan kebersihan menjadi cukup besar. Karena itu, pengelolaan CFD tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pedagang, melalui paguyuban dan masyarakat yang menggunakan ruang publik, juga perlu mengambil bagian dalam menjaga kebersihan.
“Terkait sampah, kami mengarahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan. Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp 5 ribu dengan penangan sampah yang sudah diolah,” tambahnya.
Arif juga mengimbau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembatasan pedagang. Karena, banyaknya jumlah pedagang menambah jumlah kerusakan fasum seperti tanaman.
“Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk batasan,” ucapnya.
Biaya Kerusakan Fasilitas Umum Capai Rp 36 Juta. Selain persoalan sampah, Pemkab Sidoarjo juga mengevaluasi penggunaan fasilitas umum selama pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas masyarakat dan pedagang di kawasan Alun-Alun Sidoarjo turut memberikan dampak terhadap sejumlah fasilitas yang digunakan selama kegiatan berlangsung.
Berdasar hasil evaluasi, total kerusakan fasilitas umum mencapai Rp36,6 juta. Kerusakan tersebut meliputi median Jalan Ahmad Yani senilai Rp28,5 juta dan median Jalan Gubernur Suryo Rp8,1 juta. Selain itu, fasilitas toilet umum juga mengalami kerusakan dan kelebihan beban penggunaan (overload). (Tyaz)
View
إرسال تعليق
Hi Please, Do not Spam in Comments