Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Proyek KDMP Tanggamus disorot organisasi Pers

Jawapes Tanggamus – Pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai anggaran sekitar Rp1,6 miliar di Kabupaten Tanggamus, Lampung, menjadi sorotan sejumlah organisasi pers.

Sorotan tersebut mencuat menyusul adanya keluhan terkait pelaksanaan pembangunan di sejumlah lokasi yang dinilai tidak ideal, hingga muncul dugaan adanya pemotongan anggaran dan praktik yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ketua Solidaritas Pers Indonesia (SPI) DPD Kabupaten Tanggamus, Idham Kholid, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap berbagai informasi dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat maupun pengelola KDMP.

Menurutnya, sejumlah lokasi pembangunan dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi, termasuk pembangunan yang disebut berada di kawasan perkebunan, pertengahan sawah, bahkan lokasi yang berdekatan dengan jurang.

«“Kami menyikapi serius maraknya pemberitaan dan keluhan pengelola terkait dugaan pemotongan anggaran ini. Jika nantinya ditemukan bukti yang kuat, kami tidak segan mengawal temuan tersebut ke tingkat pusat dan mendesak adanya sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti terlibat,” tegas Idham.»

Senada, Ketua DPC Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kabupaten Tanggamus, Khoirisyah, menegaskan bahwa insan pers memiliki fungsi kontrol sosial dalam mengawal program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

Ia menyatakan, pihaknya akan terus melakukan penelusuran dan mengawal informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan KDMP, termasuk di wilayah Kecamatan Wonosobo.

Sejumlah Indikasi Jadi Sorotan

Dari informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu diverifikasi dan mendapatkan penjelasan dari pihak berwenang.

1. Dugaan “Jual Beli” Pekerjaan

Muncul dugaan adanya pihak tertentu yang mengambil alih pekerjaan untuk kemudian didistribusikan kembali kepada pihak lain dengan selisih nilai pekerjaan. Dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan di lapangan.

2. Dugaan Pemotongan Anggaran

Terdapat informasi mengenai adanya selisih antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan dana yang diterima pelaksana pekerjaan. Jika terbukti terjadi pemotongan secara berjenjang, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas maupun keberlangsungan pembangunan.

3. Keterlibatan Pemerintah Kecamatan Dipertanyakan

Sejumlah pihak juga menyoroti sejauh mana keterlibatan pemerintah kecamatan dalam proses koordinasi, legalitas lahan, serta pengawasan pembangunan KDMP di wilayahnya.

4. Desakan Evaluasi Menyeluruh

Sejumlah organisasi pers mendorong agar pelaksanaan program KDMP di Tanggamus dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan program strategis nasional tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pers Kawal, Bukan Menghakimi

Organisasi pers menegaskan bahwa pengawasan terhadap program KDMP merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Namun, setiap dugaan penyimpangan tetap harus dibuktikan melalui proses verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pelaksana, pengelola KDMP, serta instansi yang memiliki kewenangan terhadap program tersebut.

Konfirmasi dari pihak terkait akan menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan pemberitaan dan asas praduga tak bersalah.

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat berwenang untuk memastikan apakah berbagai dugaan yang mencuat tersebut memiliki dasar yang kuat atau tidak.

Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu berharap ada tindakan tegas. Namun jika tidak terbukti, seluruh pihak juga harus menghormati hasil verifikasi dan pemeriksaan resmi. (Tim)

Baca Juga

View