Komitmen tersebut disampaikan Bupati Subandi saat memberikan sambutan dalam acara penerimaan kunjungan kerja Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Kohir, beserta jajaran di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Abah Subandi itu mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah program KDKMP yang belum berjalan secara maksimal. Kendala utama yang dihadapi, menurutnya, terletak pada aspek administratif, khususnya terkait status dan perizinan lahan yang sebagian berada di wilayah kelurahan.
Ia menekankan bahwa persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak menghambat realisasi program di lapangan.
Untuk itu, Subandi secara tegas menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) serta para camat untuk turun langsung mengawal proses perizinan dan pengelolaan lahan.
“Tolong Bu Sekda dipantau, terutama yang objeknya atas nama kelurahan. Saya minta izin pengelolaannya segera diselesaikan agar program ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Subandi.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Menurutnya, keberhasilan program KDKMP sangat bergantung pada sinergi seluruh elemen pemerintahan di tingkat bawah.
Dengan nada santai, Subandi sempat berkelakar mengenai dinamika di lapangan, khususnya di Kecamatan Taman, yang terus didorong untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Camat Taman ini terus dikejar-kejar oleh Gus Alan terkait KDKMP. Saya minta camat sebagai pembina kepala desa dan lurah untuk terus menyukseskan program ini. Saat ini baru 206 yang berjalan, target kita harus segera tuntas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Subandi mengingatkan pentingnya tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.
Ia menegaskan bahwa pengalaman masa lalu, seperti pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang sempat terkendala status aset lahan, harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak.
Menurutnya, ketidaktertiban administrasi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi para kepala desa maupun lurah. Oleh karena itu, ia ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai langkah konkret, Bupati Subandi berencana menggelar penandatanganan nota kesepahaman bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Selasa mendatang. Penandatanganan tersebut diharapkan menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan program-program strategis, termasuk KDKMP, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Lahan Berkelanjutan Sidoarjo (LBS).
“Besok hari Selasa, saya minta Forkopimda, Dandim, Kajari, Kapolres untuk bertanda tangan bersama sebagai bentuk dukungan percepatan KDKMP, LSD, dan LBS. Saya tidak ingin rekan-rekan kepala desa tersangkut masalah hukum hanya karena persoalan administrasi aset,” tegasnya.
Sejalan dengan harapan Bupati Sidoarjo, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Kohir, juga menyampaikan dukungannya terhadap percepatan pembangunan di wilayah Sidoarjo. Ia menilai bahwa sinergi antara TNI dan pemerintah daerah merupakan kunci penting dalam memastikan keberhasilan program pembangunan hingga ke tingkat desa.
Danrem menekankan bahwa para perangkat desa harus diberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara maksimal tanpa diliputi rasa khawatir akan potensi permasalahan hukum.
“Ini sudah cocok dan sinkron dengan visi saya. Kita ingin desa yang aman, termasuk aman bagi kepala desanya dari berbagai persoalan hukum saat menjalankan program di lapangan,” ujar Brigjen TNI Kohir.
Sementara itu, Dandim 0816/Sidoarjo, Letkol CZI Shobirin Setio Utomo, turut menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pengamanan, tetapi juga pendampingan di lapangan agar pelaksanaan program berjalan lancar dan tepat sasaran.
Menurutnya, TNI memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan stabilitas dan kelancaran pembangunan di wilayah. Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara aparat TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Acara kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Korem 084/Bhaskara Jaya, Dandim 0816/Sidoarjo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan percepatan program KDKMP serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo dapat segera terealisasi secara optimal. Pada akhirnya, berbagai program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sidoarjo.(Tyaz)
View
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments