Jawapes, Probolinggo– Anggaran APBD 2025 Kota Probolinggo untuk pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD (Sekwan) menjadi sorotan. Dugaan penggelembungan harga mencuat setelah ditemukan harga busi mencapai sekitar Rp2 juta per unit, jauh di atas harga pasar yang umumnya ratusan ribu rupiah.
Data redaksi menunjukkan total anggaran pemeliharaan mencapai Rp55 juta. Publik mempertanyakan pengelolaan anggaran karena pencairan dana diduga hanya berdasar laporan lisan sopir setelah kendaraan keluar dari bengkel, tanpa audit internal yang memadai. Pembayaran disebut bertumpu pada tagihan bengkel rekanan.
Kondisi ini memicu adanya dugaan Markup atau kongkalikong antara pengelola anggaran, pihak bengkel, dan oknum pengguna kendaraan. Hingga kini tidak ada kejelasan spesifikasi, merek, maupun jenis busi yang dipasang meski anggaran per unit mencapai jutaan rupiah.
Saat ditemui diruangannya Sekretaris DPRD Kota Probolinggo, Teguh Bagus Sudjarwo tidak memberikan penjelasan rinci saat di konfirmasi dan mengarahkan ke bagian PPTK, yakni Adisis.
Namun, Adisis mengaku masih belum menelusuri detail data pembelanjaan. "Nanti kita telusuri lagi, soalnya kita juga lupa," ujarnya. Jumat (24/4/26) Pagi.
Penelusuran melalui e-purchasing mencatat pengadaan busi sekitar Rp2.060.000 per set untuk satu unit kendaraan melalui satu toko di kota Probolinggo. Dugaan penunjukan vendor tunggal tersebut menguat setelah pihak pengelola tidak mampu menjelaskan alasan pemilihan tersebut.
Sumber internal DPRD mengdata penggunaan belum terpetakan rinci. "Data global menunjukkan total anggaran Rp55 juta," ungkapnya.
Ditempat terpisah Wakil Ketua DPRD I, H. Abdul Mujib, menjelaskan jumlah kendaraan yang ada, untuk pimpinan DPRD sendiri memiliki tiga unit kendaraan dan Sekwan satu unit.
"Sebagian kendaraan lama seperti Innova Reborn telah dilepas pada Maret 2025 dan sudah diganti Innova Zenix," jelasnya. Sabtu (25/4/26) pagi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk mengklarifikasi informasi mengenai dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
"Kami tidak main-main dengan urusan anggaran. Jika hasil klarifikasi nanti terbukti ada penyelewengan, kami akan serahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Tidak ada proteksi bagi siapa pun," tegas Mujib.
Fakta ini memunculkan pertanyaan untuk apa pengadaan busi bernilai jutaan rupiah jika kendaraan tergolong baru atau dalam masa transisi. Kasus ini mendesak transparansi dan audit menyeluruh atas penggunaan anggaran publik di lingkungan DPRD Kota Probolinggo. (Id)
View
إرسال تعليق
Hi Please, Do not Spam in Comments