Jawapes Sumenep – Infrastruktur menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Di era Presiden RI Prabowo Subianto, target swasembada pangan nasional terus didorong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga.
Namun, masyarakat kepulauan Sumenep seperti Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu masih menghadapi keterbatasan akses pangan akibat jalan rusak, berlubang, dan tergenang saat hujan.
Ketua DPD PWRI Jatim Ridwan menegaskan ketahanan pangan mencakup ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kestabilan, yang belum terpenuhi di wilayah kepulauan.
Ia mendesak Gubernur Jatim, DPRD Jatim Dapil Madura, dan DPR RI turun langsung serta mempertanyakan kinerja dewan, pokir, dan hasil reses.
“Kepulauan bukan hanya bagian administratif, tetapi strategis. Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu harus menjadi prioritas keadilan pembangunan,” tegas Ridwan, Selasa (17/03/2026).
Ia menambahkan tanpa perbaikan infrastruktur yang serius, ketahanan pangan di wilayah kepulauan akan terus terancam dan masyarakat sulit berkembang secara ekonomi.
Menanggapi hal itu, Ketua Jawa Corruption Watch (JCW) Rizal Diansyah Soesanto, ST, CPLA menegaskan perlunya transparansi anggaran, evaluasi kinerja wakil rakyat, dan penguatan pengawasan publik.
“Jangan sampai pokir dan reses hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat kepulauan. Semua penggunaan anggaran harus terbuka dan tepat sasaran,” ujar Rizal.
Ia menambahkan jika ditemukan indikasi penyimpangan, penegakan hukum harus tegas karena ini menyangkut langsung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat diimbau aktif mengawasi kinerja wakil rakyat dan melapor jika ada dugaan pelanggaran. (Fai)
View
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments