Jawapes, NGANJUK - Realisasi anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2025 Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk diduga mengalami penundaan. Keterlambatan tersebut disinyalir akibat buruknya tata kelola administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) amburadul. Sejumlah dokumen penting di sebut tidak tertata dengan baik sehingga menghambat proses pencairan dan pelaksanaan progam.
Pada Jumat (19/12/2025), awak media Jawapes berkunjung ke kantor desa ketemu Jogotirto (Wanto) sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Memang benar sampai hari ini anggaran ketahanan pangan belum di realisasi dan belum di cairkan karena pengurus BUMDes belum mengajukan proposal dan rincian belanja. “Rencananya untuk usaha pupuk dan obat obatan pertanian serta pembelian satu unit mobil pick up, kami menunggu pengajuan dari pengurus bumdes rincian belanja sampai hari ini belum ada,” jawabnya.
Pada saat awak media minta keterangan adanya perubahan APBDes bulan Oktober sudah dibuat RAB nya tapi ada pergantian pengurus Bumdes pengurus lama ada masalah soal permodalan buat simpan pinjam yang macet.
Salah satu kepala Dusun (Minhanjul Fathin) mengaku sebagai tim TPK PBJ menambahkan bahwa tidak berani mencairkan atau membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) karena pengurus lama belum membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) serta tidak adanya serah terima jabatan. "Anggaran untuk pembelian unit mobil pick up itu urusan saya, kalau pembelanjaan pupuk, obat - obatan dan lain lain itu urusan Jogotirto (Wanto),“ tambahnya.
Dari penjelasan Sekdes, soal penyusunan rancangan perubahan APBDes serta pelaporan pelaksanaannya bukan saya yang melakukan itu. "Semua dibuat oleh perangkat lain jadi saya tidak tahu kalau ini beritakan dan saya kalau di panggil saya siap untuk klarifikasi,” ujarnya.
Bendahara desa (Bayan Yoyok) saat di konfirmasi lewat telepon seluler, “Saya sibuk mempersiapkan acara hajatan 100 harinya bapak,” jawabnya.
Terkait hal ini kepada pihak berwenang untuk melakukan evaluasi kinerja Pemdes Singkalanyar, yang mana adanya tugas pokok Sekdes yang di duga tidak sesuai tupoksinya. Tugas Sekdes sangat vital di anggaran dana desa, ini menandakan adanya lemahnya pengawasan serta pembinaan dari pihak Kecamatan dan terkesan tutup mata serta adanya pembiaran. (Tim)
View
إرسال تعليق
Hi Please, Do not Spam in Comments