Jawapes Probolinggo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo resmi melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) pada Senin (20/10/2025) di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Probolinggo Dr. Mohamad Haris, didampingi Wakil Bupati Ra Fahmi Resmi dan dihadiri jajaran Forkopimda serta Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak sepuluh pejabat baru mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani pakta integritas. Mereka antara lain Munaris (Kadis PMD), Ulfi (Kadisperpus), Hudan (Kominfo), Saniwar (Kadisnaker), Dwijoko (DPMPTSP), Sugeng (DKUPP), Robby (Kadis LH), Juwono (Bappelitbangda), dan Agus Budianto (Kadis Perkim).
Bupati Haris dalam arahannya meminta seluruh pejabat bekerja dengan integritas tinggi serta menghindari praktik penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia juga mengingatkan agar tidak membangun relasi tidak sehat dengan pihak luar yang berpotensi merusak profesionalitas aparatur.
"Jangan sampai ada pejabat yang menernak LSM dan media. Kalau ingin menyerang saya, silakan saja. Saya tidak akan mundur," tegas Haris di hadapan peserta pelantikan.
Pernyataan tersebut sempat menimbulkan beragam tafsir di kalangan publik. Menanggapi hal itu, Bupati Haris kemudian memberikan klarifikasi bahwa ucapannya tidak bermaksud menyinggung pihak mana pun, terutama kalangan jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat.
Menurut Haris, wartawan dan LSM merupakan mitra strategis pemerintah yang selama ini berperan besar dalam pengawasan dan transparansi. "Saya bersahabat lama dengan teman-teman media dan LSM. Tidak mungkin saya menyamakan mereka dengan istilah ternak. Jika ada yang menafsirkan berbeda, saya mohon maaf secara pribadi," ujarnya.
Ia menegaskan, teguran itu ditujukan kepada oknum pejabat internal yang memanfaatkan media atau LSM untuk melindungi kepentingan pribadi, bukan kepada profesi jurnalis atau aktivis. "Pesan itu agar pejabat tidak menjadikan media atau LSM sebagai tameng jabatan. Kita ingin tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat," tambahnya.
Bupati Haris berharap klarifikasi ini dapat meluruskan kesalahpahaman dan memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan insan pers serta organisasi masyarakat sipil. "Sekali lagi, saya menghormati media dan LSM sebagai pilar demokrasi. Mari terus menjaga komunikasi yang sehat dan saling mendukung untuk kebaikan bersama," pungkasnya.(Id)
View
إرسال تعليق
Hi Please, Do not Spam in Comments