Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes Jombang – Gelombang penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merebak di berbagai daerah, memicu aksi demonstrasi yang menekan stabilitas sosial. Kebijakan pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), menilai kenaikan PBB menjadi “bom waktu” yang bisa mengancam keutuhan bangsa.

“Negara punya hutang ratusan triliun dan kas defisit. Pemerintah memilih menaikkan pajak, termasuk PBB, meski dampaknya langsung memukul masyarakat,” ujar Gus Wal, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya, petani di pedesaan bukan menunggak pajak karena enggan, melainkan karena tidak mampu. “Hasil pertanian kalah oleh banjir impor, petani merugi, tapi justru dibebani tagihan PBB yang naik berkali lipat,” tegasnya.

Gus Wal juga mengecam kebijakan ATR/BPN yang mengancam penyitaan lahan rakyat. “Itu bentuk penindasan. Menteri yang tidak pernah turun ke lapangan tidak tahu penderitaan masyarakat,” katanya.

PNIB mendesak pemerintah bersikap adil. “Pajak bukan palak. Terapkan subsidi silang antara kota dan desa, bebaskan PBB untuk rakyat miskin, dan gunakan uang korupsi ratusan triliun untuk menutup defisit negara, bukan memeras rakyat,” pungkas Gus Wal. (Dnil)

Baca Juga

View