Jawapes, SIDOARJO – Koalisi Cipayung Plus Sidoarjo yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), menggelar konferensi pers bersama sebagai respon atas dinamika penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 oleh tujuh fraksi DPRD.
Konferensi pers ini menjadi bentuk refleksi intelektual sekaligus sikap kolektif mahasiswa yang tidak hanya membaca fenomena ini sebagai tarik – menarik kekuasaan, tetapi sebagai sinyal penting perlunya rekonstruksi tata kelola fiskal daerah secara objektif dan terukur.
Dalam pernyataannya, Cipayung Plus Sidoarjo memandang penolakan LPP oleh DPRD sebagai bentuk kritik institusional yang sah dalam konteks demokrasi. Penolakan ini justru membuka ruang partisipasi publik dan mahasiswa untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran dan efektivitas program prioritas.
“Kami tidak menyoal siapa yang menolak, tetapi apa yang menjadi dasar penolakan. Jika realisasi anggaran tidak linear dengan output dan manfaat konkret bagi masyarakat, maka evaluasi adalah sebuah keharusan,” tegas Achmad Tirta, perwakilan HMI Cabang Sidoarjo dalam konferensi pers tersebut.
Cipayung Plus menyayangkan jika LPP hanya dijadikan agenda administratif tahunan tanpa transparansi data dan capaian kinerja. Laporan Pertanggungjawaban harus mencerminkan akurasi, akuntabilitas, dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Sebagai langkah solutif, Cipayung Plus secara kompak mendorong percepatan penyusunan dan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). PAK diyakini sebagai medium yang strategis untuk menjawab kekosongan program akibat belum disahkannya LPP dan menjadi ruang pembuktian keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“PAK bukan sekadar opsi administratif, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan pembangunan tidak stagnan akibat friksi politik. Di sinilah komitmen kepemimpinan Subandi–Mimik diuji, apakah siap melakukan perbaikan atau sekadar bertahan,” jelas Fajar Sekretaris Cabang IMM Sidoarjo.
Cipayung Plus menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka data anggaran secara transparan, melibatkan publik dalam evaluasi kebijakan, serta menghindari penggunaan narasi antagonistik terhadap pihak yang berbeda pandangan.
“Menerima penolakan bukan berarti tunduk, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah dewasa dalam berdemokrasi. Ini bukan soal kalah atau menang, melainkan soal keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada rakyat,” ucap Hasbi PC PMII Sidoarjo.
Konferensi pers ini ditutup dengan sikap bersama seluruh elemen Cipayung Plus bahwa evaluasi terhadap LPP harus dibaca sebagai instrumen perbaikan, bukan penghambat pembangunan. Kritik yang muncul dari legislatif maupun mahasiswa bukan untuk meruntuhkan legitimasi pemerintah, melainkan untuk menjaga jalannya pemerintahan tetap berada pada rel kesejahteraan rakyat.
“Kami ingin Sidoarjo lebih baik, bukan hanya dari sisi anggaran yang terserap, tapi dari dampak pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat bawah. Menerima penolakan adalah jalan evaluasi bersama yang justru memperkuat fondasi pemerintahan,” pungkas Achmad Tirta.(*)
View
إرسال تعليق
Hi Please, Do not Spam in Comments