Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes, SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, H. Subandi, memimpin langsung Apel Akbar Pengarahan terhadap 3.843 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lapangan Parkir Timur GOR Delta, Jumat (22/8/2025). 

Apel akbar ini menjadi momentum penting dalam komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepastian status tenaga non ASN di lingkungan pemerintahan daerah Sidoarjo.

Selain diikuti oleh ribuan calon PPPK paruh waktu, apel tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, anggota DPRD Sidoarjo Komisi A, Dandim 0816 Sidoarjo, seluruh kepala OPD serta jajaran Forkopimda. 

Kehadiran para pejabat ini menunjukkan sinergi kuat antar lembaga dalam menyukseskan kebijakan pengangkatan tenaga kerja pemerintah yang adil dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, H. Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo serius memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan pemerintahan, khususnya tenaga non ASN yang telah mengabdi bertahun-tahun. Ia menegaskan bahwa Pemkab tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga non ASN yang gagal dalam seleksi PPPK sebelumnya.

"Kami tidak akan membiarkan mereka yang telah setia mengabdi tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Mereka tetap akan bekerja di instansi masing-masing dengan harus komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas, amanah dan profesional dalam melayani masyarakat," tegas H. Subandi.

Sebanyak 3.843 tenaga non ASN yang termasuk dalam kategori R3 dan R4 serta telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran dari BKN yang mendorong pemerintah daerah mengangkat pegawai paruh waktu, dengan mempertimbangkan data yang telah masuk ke BKN dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta kemampuan anggaran daerah.

Namun, masih terdapat 2.311 tenaga non ASN yang belum masuk dalam kategori R3 dan R4. Terhadap mereka, Pemkab Sidoarjo berjanji akan mencarikan solusi alternatif. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pengalihan ke skema outsourcing sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang dikeluarkan oleh BKN.

“Bagi 2.311 tenaga yang belum terdata di BKN akan kita carikan solusi yang terbaik, yaitu kita akan arahkan ke outsourcing sehingga tidak ada PHK," ujar Bupati H. Subandi.

Pada kesempatan tersebut, Dandim 0816/Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos., menyampaikan apresiasi serta dukungan TNI terhadap terselenggaranya kegiatan ini. “Keberadaan PPPK di lingkungan pemerintah daerah merupakan penguatan yang nyata bagi pelayanan publik. Kami dari TNI mendukung penuh langkah Pemkab Sidoarjo dalam mencetak aparatur yang profesional, disiplin, dan berintegritas. Seperti halnya dalam dunia militer, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab adalah kunci utama dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya berharap calon PPPK dapat membawa semangat baru dalam bekerja, memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” ujar Dandim.

Apel akbar yang penuh semangat ini dilanjutkan dengan kegiatan senam bersama dan kerja bakti di kawasan GOR Delta Sidoarjo. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat solidaritas dan menumbuhkan semangat gotong royong di antara para pegawai pemerintah daerah. (Tyaz)

Baca Juga

View