Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

 

Jawapes Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen mengangkat seluruh Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu secara bertahap hingga tahun 2029. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin dalam Apel Sore di Stadion Bayuangga, Jumat (11/7), yang diikuti ribuan tenaga Non ASN.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa Kota Probolinggo menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengupayakan pengangkatan penuh seluruh pegawai Non ASN menjadi PPPK dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Pernyataan tersebut disambut riuh tepuk tangan para peserta apel.

“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk keberpihakan pada pegawai Non ASN yang selama ini telah bekerja keras membangun Kota Probolinggo. InsyaAllah secara bertahap, seluruh Non ASN akan kami jadikan PPPK penuh waktu,” ujar Aminuddin.

Kebijakan itu lahir usai pihak Pemkot melakukan dialog intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Dalam pertemuan tersebut, dr. Aminuddin turut didampingi tim dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo.

“Saya sudah berdiskusi langsung dengan pihak Kementerian PANRB dan BKN, agar keputusan ini tidak sekadar janji, tapi bisa jadi acuan resmi,” tambahnya dalam sambutan.

Untuk dapat diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu, Pemkot menetapkan tiga kriteria utama, yakni masa kerja, nilai tes, dan usia. Menurut Wali Kota, masa kerja akan menjadi pertimbangan paling tinggi dalam proses seleksi.

“Kami tidak ingin ada lagi pegawai lama yang diabaikan. Nilai tertinggi tetap pada masa pengabdian. Baru kemudian hasil tes, dan terakhir usia,” jelasnya.

Pemkot juga sudah menyiapkan formasi tambahan untuk menampung seluruh Non ASN yang belum lolos dalam seleksi awal. Dari 1.778 formasi awal, seleksi berikutnya akan dilakukan secara konsisten hingga yg ini l tahun 2029 mendatang.

“Setiap tahun kami targetkan setidaknya 400 pegawai Non ASN bisa diangkat. Di tahun 2025, kuota akan ditingkatkan menjadi 200 orang, sehingga bisa tuntas dalam empat tahun ke depan,” terang dr. Aminuddin.

Ia juga mengimbau para pegawai Non ASN untuk bersabar dan mengikuti proses yang tengah berjalan. Pengaturan administratif dan teknis dari pusat membutuhkan waktu, namun ia memastikan program ini akan terlaksana secara adil dan transparan.

“Memang perlu waktu. Untuk satu gelombang saja perlu waktu sekitar tiga bulan. Tapi saya pastikan, format baru ini lebih mempercepat proses pengangkatan,” ujarnya.

Komitmen tersebut disambut antusias oleh para peserta apel. Salah satunya Ida, pegawai Non ASN di Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang telah mengabdi selama 19 tahun. Ia berharap program ini segera terealisasi.

“Saya senang sekali mendengar komitmen Pak Wali. Semoga semua teman-teman bisa segera diangkat jadi pegawai penuh waktu,” kata Ida penuh harap.

Wiga, pegawai di Kantor Kecamatan Wonoasih yang sudah bekerja sejak 2013, juga menyampaikan harapan serupa. “Alhamdulillah, ini kabar baik buat kami. Semoga tidak perlu menunggu lima tahun, bisa lebih cepat,” ucapnya optimistis. (Id)

Baca Juga

View