Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo kembali menunjukkan keseriusannya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), kegiatan Gelar Kasus Kekerasan digelar pada Selasa (15/7) di Ballroom Paseban Sena.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, membuka langsung kegiatan tersebut. Sejumlah tokoh penting tampak hadir, termasuk Ketua TP PKK dr. Evariani, Ketua dan Wakil Ketua dari lembaga peradilan, serta perwakilan Polres, Kejaksaan, psikolog, jurnalis, dan aktivis perlindungan anak.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar isu hukum, tapi juga soal kemanusiaan. “Setiap tahun kasusnya muncul, dan saya yakin ada yang tidak tercatat. Kita semua punya tanggung jawab menyuarakan dan menyelesaikannya,” ujar Aminuddin.

Ia menyoroti pentingnya pendekatan multidimensi dalam penanganan kekerasan, termasuk penyembuhan trauma korban serta pembinaan terhadap pelaku. Selain itu, ia juga mendorong keterlibatan media untuk membantu menyebarkan kesadaran publik tentang pentingnya pelaporan.

"Jangan biarkan tekanan sosial membuat korban bungkam. Kita butuh kolaborasi dari perangkat daerah, PKK, kelurahan, hingga media massa," tegasnya. Ia juga menyebut kasus kekerasan ibarat fenomena gunung es—lebih banyak yang tersembunyi daripada yang muncul ke permukaan.

Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Rey Suwigtyo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas lembaga. “Kami ingin setiap pihak, dari hukum hingga sosial, saling bersinergi dalam menanggapi laporan kasus kekerasan,” jelasnya.

Menurut data Dinsos PPPA, hingga pertengahan 2025 telah tercatat 43 kasus, terdiri dari 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 27 terhadap anak. Tyok menegaskan, angka ini bisa meningkat jika kesadaran pelaporan tidak terus ditingkatkan.

Selama dua hari pelaksanaan (15–16 Juli), berbagai narasumber dari Polres, Kejaksaan, hingga Pengadilan memberikan materi dan analisis kasus. Peserta berasal dari unsur kelurahan, organisasi masyarakat, instansi layanan, serta lembaga sosial lokal.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Probolinggo berharap dapat mempercepat langkah menuju status sebagai Kota Layak Anak. Komitmen lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan ramah bagi seluruh kelompok rentan.(Id)

Baca Juga

View