Jawapes Surabaya - Peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap belum sepenuhnya siap melaksanakan program secara efektif.
Ketua BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan meskipun program tersebut memiliki niat yang baik, persiapan untuk distribusi makanan bergizi secara massal masih jauh dari kata siap.
"Kami menghadapi berbagai tantangan logistik, baik dalam hal pengadaan bahan makanan yang sesuai dengan standar gizi, maupun dalam hal distribusi ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau," ujar Dadan di Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Selain masalah distribusi, BGN juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai keterbatasan anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi secara rutin bagi jutaan warga Indonesia.
"Anggaran yang harus dikeluarkan untuk program ini sangat besar, tapi saya pastikan nggak pakai zakat. Sejauh ini masih menggunakan dana APBN dan mungkin nanti ada kontribusi dari APBD," tambahnya.
Dewan Pendiri LSM Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Indonesia, Rizal Diansyah Soesanto, ST, CPLA menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam melaksanakan program MBG.
“Kami menekankan pentingnya pendekatan berbasis pemberdayaan, yang tidak hanya mengandalkan pemberian makanan gratis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat dan keberlanjutan produksi pangan loKal,” harap Rizal.
Di sisi lain, masyarakat dan kalangan aktivis sosial yang mendukung program ini merasa khawatir jika program tersebut tidak bisa berjalan sesuai rencana. Mereka khawatir bahwa banyak pihak yang membutuhkan bantuan gizi akan terlantar jika pelaksanaan program tertunda lebih lama lagi.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kesiapan BGN dan menyesuaikan pelaksanaan program MBG dengan kondisi yang ada. Sementara itu, para pihak yang terlibat berharap ada solusi yang lebih cepat agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari program ini,” tegas Rizal.
Dengan tantangan yang dihadapi, jelas bahwa pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan sistem yang ada agar program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan. (Red)
Pembaca
Posting Komentar