Tower Telekomunikasi Berdiri Diatas Tanah Sengketa di Sumberasih, Ahli Waris Gugat ke PA Kraksaan

Jawapes, Probolinggo — Keabsahan akta hibah tanah warisan seluas 370 meter persegi yang berada di Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, resmi dipersoalkan di Pengadilan Agama (PA) Kraksaan. Menariknya, di atas lahan yang kini menjadi objek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan tower telekomunikasi.

Tanah yang diklaim sebagai bagian dari harta warisan keluarga itu sebelumnya disebut telah dihibahkan kepada pihak berinisial Kdr. Namun, proses hibah yang dituangkan dalam akta terbitan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumberasih pada 2007 silam kini digugat karena dinilai cacat hukum dan merugikan ahli waris lain.

Polemik ini mulai mencuat ditengah masyarakat setelah video sorotan liputan yang diunggah oleh Media sosial pada Senin (9/11/2026) viral dan ramai diperbincangkan masyarakat.

Kuasa hukum para penggugat, Slamet Hariyadi, S.H., menegaskan bahwa tanah yang bersumber dari harta warisan tidak dapat dihibahkan secara sepihak oleh salah satu ahli waris. Tindakan tersebut dinilai berpotensi menghilangkan hak mutlak dari ahli waris lainnya.

"Tanah yang berasal dari harta warisan tidak dapat dihibahkan secara sepihak oleh salah satu ahli waris, karena berpotensi menghilangkan hak ahli waris lainnya," ujar Slamet saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).

Menurut Slamet, prinsip hukum waris inilah yang mendasari kliennya melayangkan gugatan perdata ke PA Kraksaan. Pihaknya meminta agar majelis hakim memeriksa dan menguji keabsahan akta hibah yang diterbitkan pada 2007 tersebut.

Saat ini, perkara sengketa tersebut masih berada dalam tahap mediasi. Slamet menyatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh koridor hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penilaian materi perkara kepada majelis hakim.

"Kami mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Biarkan majelis hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum dan keadilan," tambahnya.

Selain mempermasalahkan keabsahan akta hibah, pihak penggugat juga memberikan perhatian serius terhadap keberadaan tower telekomunikasi di atas lahan sengketa. Slamet mendesak agar proses adendum maupun perpanjangan perjanjian sewa lahan ditangguhkan sementara waktu hingga ada kepastian hukum.

"Secara hukum, adendum perpanjangan sewa atau kerja sama atas tanah yang menjadi objek sengketa patut ditunda sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah mengenai sah atau tidaknya akta hibah tersebut," tegasnya.

Berdasarkan catatan persidangan, DPMPTSP dan DPUPR Kabupaten Probolinggo turut ditarik sebagai pihak turut tergugat, meski keduanya dikabarkan tidak hadir pada sidang perdana. Di sisi lain, perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo tampak hadir memenuhi panggilan sidang untuk mengikuti jalannya proses hukum. (*)

Baca Juga

View

Post a Comment

Hi Please, Do not Spam in Comments

Lebih baru Lebih lama

Rizal Diansyah, ST

Pimpred Media Jawapes. WA: 0818306669

Countact Pengaduan