Jawapes, SIDOARJO – Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo hingga November 2026 mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen dari target sebesar Rp1,794 triliun. Capaian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, pajak daerah memiliki peran strategis dalam menopang keuangan pemerintah daerah. Kontribusinya mencapai sekitar 63–65 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekitar 36 persen dari total pendapatan Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan fasilitas umum yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
"Pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan. Pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai bantuan kepada masyarakat bersumber dari pajak yang kita hasilkan bersama," ujar Subandi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak Tahun 2026 di Fave Hotel Sidoarjo, Kamis (12/11/2026).
Subandi menyampaikan, capaian penerimaan pajak tersebut tidak terlepas dari kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Karena itu, ia mengapresiasi seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Ia juga meminta Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) terus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak guna meningkatkan PAD. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah digitalisasi sistem perpajakan, sehingga proses pelayanan dan pembayaran pajak semakin mudah, cepat, serta transparan.
"Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak harus terus ditingkatkan karena manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, menjelaskan bahwa kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada para wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini mendukung optimalisasi penerimaan pajak.
Berdasarkan data BPPD, dari target penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,794 triliun, realisasi hingga November 2026 telah mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp281 miliar yang perlu dioptimalkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2026.
Yudhi menyebutkan, sejumlah jenis pajak menunjukkan perkembangan penerimaan yang positif. Di antaranya pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran yang masing-masing telah mencapai kisaran 87–92 persen dari target.
Menurutnya, peningkatan penerimaan tersebut juga didukung semakin baiknya pemahaman masyarakat dan mitra usaha mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
"Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Peningkatan kepatuhan ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dan mitra usaha terhadap fungsi pajak mulai terbuka," jelasnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak panutan sebagai bentuk pengakuan atas kepatuhan dan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Penghargaan diberikan dalam 12 kategori dengan total 62 penerima.
Penerima penghargaan berasal dari berbagai unsur, mulai instansi pemerintah, lembaga, badan usaha, hingga wajib pajak perorangan. Kategori yang diberikan mencakup sejumlah jenis pajak, seperti pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta tenaga listrik.
Apresiasi juga diberikan dalam kategori Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada notaris dan wajib pajak orang pribadi. Sementara pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penghargaan diberikan kepada badan usaha, wajib pajak perorangan, serta desa panutan.
Selain itu, BPPD memberikan apresiasi atas kepatuhan pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penghargaan tersebut dilengkapi pengundian bagi wajib pajak patuh dengan menetapkan satu pemenang dari setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Yudhi menjelaskan, penetapan wajib pajak panutan dilakukan melalui penilaian berdasarkan tiga indikator utama, yakni kepatuhan, ketepatan, dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai batas waktu yang ditentukan.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai unsur pemerintah, BUMN, lembaga profesi, hingga mitra usaha. Sinergi tersebut dinilai berperan dalam memperkuat pelayanan perpajakan, memperluas kanal pembayaran, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung optimalisasi pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
Menariknya, dalam kesempatan tersebut BPPD Kabupaten Sidoarjo turut memperkenalkan maskot bernama Si Pajo atau Si Pajak Sidoarjo yang divisualisasikan dalam bentuk karakter semut.
Pemilihan semut bukan tanpa alasan. Hewan tersebut merepresentasikan kekompakan, kedisiplinan, dan semangat gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Filosofi itu diharapkan menjadi gambaran pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak demi mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo.(Tyaz)
View


Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments