Puluhan pendukung Gibran Raka Bumi gelar aksi di depan gedung dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) kota Probolinggo, lima tuntutan dibacakan, ketua ormas sebut 60 persen DPR RI menggunakan ijazah paket C. (Foto, Ida y Jawapes prob).
Jawapes, Probolinggo - Sejumlah aktivitas pendukung Gibran yang tergabung dalam kelompok ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Probolinggo, Jumat (20/11/26) pagi. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, mereka mendesak dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap keabsahan ijazah para anggota DPR RI.
Sebelum mendatangi kantor DPRD, kegiatan massa dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dengan agenda tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Probolinggo. Usai kegiatan tersebut selesai, rombongan bergeser menuju gedung DPRD Kota Probolinggo sekitar pukul 10.00 WIB. Peserta aksi membawa spanduk dan sejumlah poster berisi tuntutan, salah satunya bertuliskan "Copot ijazah yang terbukti tidak sah". Selain itu, diiringi pengeras suara serta belasan mobil pribadi yang terpasang poster bergambar Gibran Rakabuming Raka.
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, Kapolres AKBP Lucky Permana Putra menurunkan ratusan personel gabungan. Pengamanan ini melibatkan jajaran polres dan polsek, TNI, serta Satpol PP untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Ketua Umum Tapal Kuda Nusantara, Prasetyo Eko Karso yang akrab disapa Eko, menyampaikan adanya dugaan bahwa masih banyak wakil rakyat di tingkat pusat yang menggunakan dokumen pendidikan yang perlu diuji kebenarannya. Ia memperkirakan sekitar 60 persen anggota DPR RI menggunakan ijazah Paket C atau dokumen lain yang patut diverifikasi.
Oleh karena itu, Eko meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI segera melakukan pemeriksaan secara terbuka dan adil. Menurutnya, verifikasi ini penting dilakukan karena ijazah merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif.
"Kami menuntut supaya ijazah dari DPR RI itu juga diverifikasi melalui MKD. Saya duga sekitar 60 persen ijazahnya palsu atau Paket C. Kalau sudah Paket C, sama halnya tidak bisa masuk menjadi anggota dewan," ujar Eko saat berorasi di depan gedung dewan.
Selain pemeriksaan administrasi, TKN juga meminta agar anggota dewan yang nantinya terbukti menggunakan dokumen pendidikan tidak sah diproses sesuai hukum yang berlaku. Pihaknya pun mengusulkan agar oknum yang melanggar ketentuan tersebut diwajibkan mengembalikan seluruh gaji yang telah diterima selama menjabat kepada negara.
Terkait angka dugaan sebesar 60 persen tersebut, pernyataan itu masih bersifat klaim sepihak dari TKN. Hingga aksi penyampaian aspirasi berakhir, belum ada lampiran bukti verifikasi maupun hasil pemeriksaan resmi dari instansi terkait yang menyertai pernyataan tersebut.
Seluruh tuntutan massa telah tertuang dalam surat resmi bernomor 0100/DPP-TKN/P.PI/XI/2026 tanggal 20 November 2026. Dalam isi surat tersebut, pihak TKN meminta MKD memanggil pihak yang diduga bermasalah serta berkoordinasi dengan lembaga pendidikan terkait untuk memastikan keaslian dokumen.
Pihak TKN juga berharap hasil pemeriksaan MKD nantinya dapat disampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, MKD diharapkan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jika tuntutan tidak dipenuhi, massa TKN bersama relawan pendukung Prabowo-Gibran berencana menyampaikan aspirasi langsung ke Jakarta.
"Selama dewan perwakilan rakyat ini tidak memenuhi tuntutan, kami tetap berjalan bersama-sama rakyat untuk mengepung Gedung DPR RI. Kita usir dewan-dewan perwakilan rakyat di pusat itu," pungkas Eko.
Setibanya massa di depan gedung dewan, Ketua DPRD Kota Probolinggo diketahui sedang tidak berada di tempat. Menurut informasi, ia tengah menjalankan tugas di luar kota bersama beberapa anggota lainnya. Namun, sebagai bentuk perwakilan, anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Evariani, hadir untuk menerima dan mendengarkan aspirasi para pengunjuk rasa.
Di hadapan massa, Evariani menyampaikan bahwa pihak dewan menghargai penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan secara tertib. Ia juga menjelaskan bahwa DPRD Kota Probolinggo siap membantu meneruskan masukan tersebut ke tingkat pusat sesuai dengan prosedur yang ada.
"Saya akan meneruskan terlebih dahulu kepada Ketua DPRD, kemudian beliau yang akan melanjutkan karena itu adalah kewenangannya," jelas Evariani.
Agar aspirasi tersebut segera diterima oleh pihak terkait di pusat, Evariani bersama Kapolres bersepakat untuk membantu pengiriman surat secara langsung. Perwakilan TKN pun difasilitasi untuk mengirimkan dokumen tuntutan melalui surat elektronik atau email menuju alamat resmi DPR RI.
"Jadi tanpa menunggu Ketua DPRD untuk tindak lanjut berikutnya, saya merasa sudah cukup atas kesepakatan dengan Bapak Kapolres, mereka mengirimkan langsung dan kita juga bantu membuatkan email. Email terkirim langsung menuju ke DPR RI itu atas akun mereka sendiri," terang Evariani. (Id)
View


.jpg)
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments