Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes, NGANJUK - Lelang tanah bengkok eks perangkat atau tanah kas desa harus melalui mekanisme ketentuan tentang pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No. 01 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah tentang lelang tanah bengkok perangkat purna maupun Tanah Kas Desa (TKD) harus di lelang secara terbuka untuk umum dan diikuti warga setempat. Dari hasil lelang dimasukkan ke Pendapatan Asli Desa (PAD) serta dimasukkan APBDes dengan  musyawarah desa secara transparan dan terbuka.

Hasil penemuan awak media di Desa Bandung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, diduga selama ini tidak ada lelang terbuka tanah bengkok perangkat purna dan tanah kas desa. Dugaan adanya lelang tanah bengkok perangkat purna dan tanah kas desa tidak melalui mekanisme lelang serta diduga hasil lelang di korupsi kepala desa telah mencuat dari hasil penemuan data serta sumber masyarakat.

Pada hari Rabu (28/10/2026) lalu, awak media mendatangi kantor desa bertemu Sekdes (Ervan). Ia mengatakan, laporan dari kepala desa terkait hasil lelang tanah bengkok sebesar Rp70juta. "Untuk luasnya dan harga lelangnya, saya tidak tahu. Uang Rp70juta cuma laporan saja dan uang tunainya, saya tidak tahu. Lebih jelasnya tanya ketua lelang Jogotirto (Furin),” ucapnya.

Hari Kamis di kediaman Jogotirto Furin sebagai ketua panitia lelang mendapat penjelasan, terkait luasnya tanah kas desa yang di lelang, saya lupa kalau tanah bengkok perangkat purna sekitar 2 hektar 400 Ru sama 1800 Ru. Harga lelang per 125 Ru Rp5juta pertahun, untuk tanah bengkok milik bayan (Irfa'i) purna tahun 2025 masih digarap selama 2 tahun untuk tali asih belum di serahkan ke desa jadi belum bisa di lelang. Kalau tanya soal berapa hasil lelang serta siapa yang bawa uangnya, tanya saja sama Kades,” jelasnya.

Informasi dari bendahara desa (Sukimin), selama dia menggantikan Kamituwo Agus tahun 2024 tidak pernah menerima setoran hasil lelang tanah bengkok perangkat purna maupun tanah kas desa yang di masukan ke rekening kas desa.

Hal ini diperkuat atas penjelasan dari Kamituwo Agus. “Saya bertahun-tahun jadi bendahara desa tidak ada setoran hasil lelang tanah bengkok perangkat purna maupun tanah kas desa yang ke rekening kas desa, jadi tidak pernah ada uang tunai hasil lelang, justru kalau ada tuntutan untuk setor tunai hasil lelang PAD pinjam dahulu pakai dana desa,” tegasnya.

"Sebenarnya soal hasil lelang tanah bengkok perangkat purna maupun tanah kas desa yang lebih ngerti kepala desa, karena mulai dahulu sampai sekarang lelang secara tertutup oleh kepala desa jadi semua perangkat maupun warga tidak ada yang tahu,” tambahnya.

Awak media lewat telepon seluler konfirmasi kepala desa (Heru) memang benar yang di laporkan hasil lelang tanah bengkok perangkat purna serta tanah kas desa sebesar Rp70 Juta, keperuntukkannya jelas di APBDes, salah satunya untuk bersih desa diberikan ke pemuda setiap dusun Rp5juta dikarenakan dana desa belum cair maka kita gunakan dulu uang pendapatan hasil desa untuk kepentingan itu. "Setoran untuk memasukkan pendapatan asli desa (PAD) di APBDes kita pakai dana desa dulu, supaya sistem administrasi bisa terpenuhi. Sebenarnya yang lebih tahu Sekdes sama operator desa,” jawabnya.

Warga berharap kepada pihak APH yang berwenang melakukan penggalian data di lapangan serta audit menyeluruh di Desa Bandung agar menjadi pembelajaran dan lebih terbuka untuk kedepannya. (Tri)

Baca Juga

View