![]() |
| Diskusi Publik digelar Sabtu 24 Oktober 2026 |
Jawapes Tanggamus — Menjelang dua tahun kepemimpinan Bupati Tanggamus Drs. Moh. Saleh Asnawi bersama Wakil Bupati Agus Suranto, sejumlah persoalan publik akan menjadi sorotan dalam Diskusi Publik Akbar bertajuk “Refleksi Antara Janji dan Realisasi”.
Forum terbuka yang digelar pada Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai di HK Cafe & Resto Kota Agung ini akan mengulas sejumlah janji kampanye yang dinilai perlu dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan.
Tiga isu utama yang diperkirakan menjadi perhatian publik adalah janji jalan mulus tanpa becek dalam dua tahun, realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta program pupuk gratis bagi petani.
Diskusi tersebut dijadwalkan menghadirkan Bupati Tanggamus, Wakil Bupati Tanggamus, Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Upi Fitriyanti, sebagai pemateri utama.
Sejumlah unsur kepemudaan, mahasiswa, dan organisasi masyarakat juga dijadwalkan hadir, di antaranya Ketua KNPI, Ketua HMI, PMII, GPN, Presiden Mahasiswa STKIP AL TB, serta Ketua Persadin Tanggamus.
Diskusi akan dipandu tokoh masyarakat Tanggamus, Ustadz Usman Mursyid (UUM), yang menegaskan bahwa forum tersebut bukan untuk memuji ataupun menghujat pemerintah, melainkan menjadi ruang terbuka untuk menguji kesesuaian antara janji kampanye dan realisasi kebijakan.
Jalan Rusak Masih Menjadi Pertanyaan
Salah satu isu yang akan dibahas adalah janji penyelesaian persoalan jalan rusak dan berlumpur di Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu dua tahun.
Menurut UUM, masyarakat masih kerap menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan di sejumlah wilayah, termasuk Ulu Belu, Datar Lebuay, Air Naningan, Sumberejo, dan Kelumbayan.
“Janji itu jelas. Tidak akan ada lagi jalan becek di Tanggamus dalam dua tahun. Tapi realitanya hari ini, buka saja medsos Tanggamus. Adakah warga yang posting jalan depan rumahnya sudah mulus sambil memuji Bupati?” ujar UUM dalam prolog diskusinya.
Ia menilai, kondisi infrastruktur jalan perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program pembangunan berjalan dan wilayah mana saja yang masih membutuhkan penanganan.
Investasi dan Lapangan Kerja, Sejauh Mana Realisasinya?
Persoalan kedua berkaitan dengan janji mendatangkan investor untuk membuka usaha dan pabrik, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
UUM mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut telah diwujudkan dan berapa banyak tenaga kerja lokal yang telah terserap selama masa kepemimpinan BHS-Mas Agus.
“Menjelang dua tahun, pabrik apa yang sudah buka? Berapa ratus anak Tanggamus yang sudah bekerja? Atau investor itu belum pernah kita lihat wujudnya?” tanyanya.
Melalui forum ini, ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan investasi, realisasi program, serta dampaknya terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat Tanggamus.
Janji Pupuk Gratis Jadi Perhatian Petani
Isu ketiga yang diperkirakan menyita perhatian adalah janji penyediaan pupuk gratis bagi petani melalui kelompok tani sesuai luas lahan garapan.
UUM mempertanyakan sejauh mana program tersebut telah direalisasikan dan apakah petani sudah merasakan manfaatnya.
“Ini janji paling sensitif. Petani dijanjikan pupuk gratis via Kelompok Tani sesuai luas garapan. Faktanya sampai hari ini, adakah satu Poktan yang berani bersaksi sudah dapat pupuk gratis dari Pemda?” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keluhan mengenai harga pupuk yang disebut masih berkisar Rp110 ribu hingga Rp140 ribu per sak, serta persoalan ketersediaan pupuk yang dinilai masih menjadi tantangan bagi petani.
Menurutnya, diperlukan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penyaluran, ketersediaan anggaran, sasaran penerima, dan capaian program agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaannya.
BPJS Nonaktif hingga Pelayanan Publik Ikut Disorot
Selain infrastruktur, investasi, dan pupuk, diskusi publik tersebut juga akan menyoroti pelayanan publik, khususnya persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang mendadak nonaktif.
Persoalan ini dinilai penting untuk dibahas karena menyangkut akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan sekaligus memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penonaktifan kepesertaan, kriteria penerima bantuan, dan langkah pemerintah dalam menangani keluhan warga.
UUM: Janji Harus Bisa Diukur, Bukan Sekadar Slogan
UUM menegaskan, sebagai pemandu diskusi, dirinya akan menjaga jalannya forum agar tetap kritis, santun, dan berlandaskan data.
Ia berharap Bupati, DPRD, dan Ombudsman dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai berbagai persoalan yang diangkat, termasuk capaian program dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
“Kita beri ruang kepada Bupati, DPRD dan Ombudsman menjawab dengan data, bukan dengan jargon. Tanggamus Bangkit itu harus terukur. Jalan mulus, petani dapat pupuk, pemuda dapat kerja. Bukan hanya slogan di baliho,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menepati janji sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Dalam pesannya, UUM mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-Isra ayat 34:
“Wa aufuu bil 'ahdi, innal 'ahda kaana mas'uula.”
Artinya, penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Diskusi publik ini terbuka untuk masyarakat umum dan awak media. Forum tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama untuk melihat sejauh mana janji politik telah diterjemahkan menjadi program dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus.
Narahubung panitia: Riski — 0857 8314 4426.
View

Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments