Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Tarif Parkir di RS. Mitra Husada lebih mahal daripada tarif parkir di tempat belanja

Jawapes Pringsewu – Praktik tarif parkir di rumah sakit kembali menuai polemik. Kali ini, Rumah Sakit (RS) Mitra Husada Pringsewu disorot setelah muncul bukti tiket yang menunjukkan pengunjung harus membayar parkir berulang kali hanya karena keluar sebentar untuk makan saat menunggu pelayanan medis.

Temuan di lapangan memperlihatkan, dalam satu kunjungan pasien rawat jalan, biaya parkir bisa membengkak akibat sistem keluar-masuk. Dari bukti tiket yang ada, pengunjung pertama kali parkir selama sekitar 2 jam 39 menit dikenakan biaya Rp7.000, Jum'at (19 Juni 2026).

Namun karena lamanya antrean dokter, pengunjung tersebut terpaksa keluar area rumah sakit untuk mencari makan. Saat kembali masuk dan kemudian keluar lagi, tarif parkir kembali dikenakan sebesar Rp7.000.

Artinya, hanya dalam satu rangkaian kunjungan berobat, total biaya parkir mencapai Rp14.000.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Kondisi serupa kerap dialami pasien rawat jalan yang harus menunggu dokter berjam-jam, hingga akhirnya keluar karena lapar. Begitu kembali, sistem parkir kembali menghitung dari awal.

Hal yang sama juga dirasakan keluarga pasien rawat inap. Aktivitas keluar-masuk untuk membeli makanan atau kebutuhan lain berpotensi memicu biaya parkir berlipat.

Ironisnya, jika dibandingkan dengan pusat perbelanjaan seperti Mal Chandra Pringsewu, tarif parkir justru jauh lebih ringan. Di mal, pengunjung cukup membayar Rp3.000 sekali masuk, tanpa batas waktu.

Kontras ini memantik kritik publik. Rumah sakit sebagai tempat mencari kesembuhan justru dinilai menerapkan sistem yang lebih “mahal” dibanding tempat konsumsi.

“Orang ke mal memang untuk belanja, pasti sudah siap uang. Tapi ke rumah sakit, orang datang karena sakit, belum tentu punya biaya lebih,” keluh salah satu keluarga pasien.

Fakta lain yang memperkuat sorotan, mayoritas pasien merupakan peserta BPJS Kesehatan yang biaya pengobatannya ditanggung negara. Namun biaya parkir tetap menjadi beban pribadi, bahkan bisa berlipat hanya karena kebutuhan dasar seperti makan.

Sistem ini perlu segera dievaluasi. Rumah sakit sebagai fasilitas publik semestinya tidak hanya fokus pada layanan medis, tetapi juga memastikan kebijakan pendukung—termasuk parkir—tidak memberatkan masyarakat.

Jika praktik ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin biaya parkir akan menjadi “beban tambahan tersembunyi” bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk sehat. (Ady) 

Baca Juga

View