Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Puluhan Mahasiswa gabungan PMII dan BEM saat menyampaikan orasinya Anggaran Bosda yang Dipangkas namun pengadaan Mobil Dinas tetap terealisasi,Wali Kota Tolak Teken Pakta Integritas membuat situasi tidak kondusif.

Jawapes, Probolinggo – Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim 0820 dan Kantor Wali Kota Probolinggo semakin memanas, Selasa (5/5/2026) Sore.

Aksi yang berlangsung selama 4 jam tersebut menuai ketegangan dengan membawa beberapa tuntutan aspirasi yakni transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan seorang anggota TNI atas penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Andri Yunus beberapa waktu lalu.

PMII mendesak agar perkara hukum tersebut segera dialihkan ke peradilan umum guna menjamin objektivitas dan keadilan bagi korban yang hingga kini masih mencari kepastian hukum.

Tak hanya soal hukum, massa juga mengkritisi kebijakan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo yang dinilai melukai rasa keadilan terhadap masyarakat kecil.

Mahasiswa mengecam keras langkah Pemkot yang memangkas anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) serta insentif bagi para guru ngaji di wilayah tersebut.

Ironisnya, di tengah pemotongan anggaran sektor pendidikan dan sosial, pemerintah justru tetap merealisasikan pengadaan unit mobil dinas baru bagi jajaran pejabat.

Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi, dalam orasinya menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini telah keluar dari jalur prioritas kepentingan rakyat yang mendesak.

"Bosda dipangkas dan insentif guru ngaji dipotong, tapi fasilitas pejabat justru terus ditambah. Ini bukti nyata kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat," tegas Dedi dengan lantang.

Suasana semakin memanas saat Wali Kota Probolinggo Aminuddin, menemui massa namun menolak untuk menandatangani pakta integritas yang disodorkan oleh mahasiswa. 

Penolakan tersebut membuat suasana menjadi tidak kondusif dan menimbulkan ketegangan hingga terjadi aksi dorong antara massa PMII dengan aparat keamanan di depan gerbang kantor wali kota, meski akhirnya situasi berhasil dikendalikan.

Aminuddin menyatakan bahwa penghentian Bosda hanya bersifat sementara demi penataan sistem sesuai catatan KPK, sementara mobil dinas diklaim sebagai langkah efisiensi energi.

Mereka menyatakan tidak puas dengan jawaban tersebut. Dedi selaku pemando dilapangan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi secara konkret. (Id)

Baca Juga

View