Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

 

Jawapes, Pasuruan, senin 13 maret 2026 bertempat di gedung DPRD Kota Pasuruan puluhan anggota Paguyuban Daging Sapi Melakukan audensi dan diterima baik oleh Dewan yang mengadukan maraknya daging glonggong yang bikin stabilitas harga dan mutu halal daging dan tidak sehat yang sangat merugikan konsumen dan pedagang dagang sapi serta merugikan pendapatan daerah serta menuntut peran aktif pemerintah untuk segera mengawasi, mencegah dan menindak para pedagang daging Ilegal.

Marasa sudah dua tahun mengadu kepada Pemerintah Kota pasuruan tetapi belum ada tindakan serius sampai detik ini, 

Dikatakan oleh Ketua Paguyuban daging sapi H. Muhammad Saifullah dalam orasinya

" Aksi mogok tersebut juga sebagai bentuk protes kami kepada pemerintah Kota Pasuruan yang kami pandang selama 2 tahun terakhir ini, pemerintah terkesan membiarkan praktik tersebut terjadi, bahkan kami sudah menyurati Wali Kota ,tapi tidak ada tindakan yang bisa mencegah beredarnya daging Ilegal. " Dengan nada serius Ketua Paguyuban Daging Sapi mengatakan

Diantara perwakilan Dinas terkait di hadiri  diantaranya Kepala Rumah Pemotongan Hewan Ibu Dian  mengatakan. 

" Diketahui pemotongan sapi di Kota Pasuruan per hari antara 10-15 ekor, dan untuk permaslaah dugaan daging glonggong yang viral di media sempat kita disurvey tim diperindag Provinsi, dikarenakan sempat mogok gak jualan selama 2 hari, juga dinas provinsi akan sidak," ungkap Kepala RPH.

Didampingi Ketua LSM Jawapes Jawa Timur yang juga Ketua Lembaga Perlindungan  Konsumen Indonesi Bersatu tergabung di anggota Paguyuban H. Sugeng Samiadji mengatakan. 

" Tugas Pemerintah dalam mengawasi peredaran daging sebagai bentuk kebutuhan pangan Nasional sangat di butuhkan, kemana Pemerintah saat banyak beredar daging glonggong di Kota Pasuruan yang sudah di adukan selama 2 tahun ini di bulan ramadhan kemaren diperkirakan hampir 50% daging glonggong beredar dan Pemkot sama sekali tidak mengetahuinya" 

Ditambahkan juga "Pemerintah wajib mengawasi untuk menjamin keamanan, keselamatan, kehalalan, dan stabilitas harga, dimana standart harga dari pusat 130-140 ribu sedang daging glonggong bisa jual kisaran 90-100 ribu perkilo gram.

Jangan seperti di audensi hari ini ditanya total peredaran daging sapi di Kota Pasuruan malah 3 Dinas bingung dan tidak tau jumlah pasti nya. 

Juga kami meminta direkomendasikan oleh DPRD diantaranya kepada  satgas pangan segera bertindak cepat hari itu juga bila ada laporan dari paguyuban segera di cek ke lokasi, serta melakukan pengawasan Penditribusian beredarnya daging di Kota Pasuruan agar mudah mengetahui total kebutuhan daging yang layak di konsumsi warga, diharapkan sesuai aturan dengan menunjukkan surat dokumen kesehatan hewan serta sertifikasi lainya, kepada para pedagang daging yang bisa mencegah beredarnya daging ilegal. " Dengan nada geram menyampaikan akrab sebuat Cak Kaji. 

Yang menjadi pertanyaan besar hari ini adalah di mana peran pemerintah selama ini? Kenapa kelangkaan sapi ini terjadi cukup lama, dan praktik daging glonggongan bisa beredar seolah tanpa pengawasan yang tegas? bahkan sampai 2 tahun.

Masyarakat tentu bertanya, apakah ini murni keterbatasan stok sapi secara alami, atau ada pembiaran yang terjadi di lapangan? Karena kalau pengawasan berjalan maksimal, tidak mungkin praktik seperti ini tumbuh dan meluas.

Dalam penutupan audensi ketua Komisi 2 Bahruedin yang pinpin rapat Audensi mengatakan. 

"Kami di Komisi II DPRD Kota Pasuruan melihat ini sebagai alarm serius. Pemerintah tidak boleh kalah, dan tidak boleh terlihat abai ketika masyarakat dirugikan.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera bertindak dengan sistematis: mendorong adanya koordinasi dengan Satgas pangan, pengawasan rantai distribusi , dan pembuatan regulasi tingkat kota untuk memroteksi seluruh pihak terkait baik jagal dan konsumen, agar hal seperti ini tidak terjadi kembali." 

Ditambahkan "Masyarakat Kota Pasuruan berhak mendapatkan daging yang layak, harga yang wajar, dan perlindungan yang nyata. Dan kalau itu belum terjadi, maka sudah seharusnya kita semua melakukan evaluasi secara menyeluruh khususnya kepada OPD Terkait baik Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Perekonomian." Uangkap Pimpinan Rapat yang juga Ketua Ansor Kota Pasuruan. (Djie)

Baca Juga

View