Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

 

         SUHARTONO, S.H, C.L.A   Ketua 1 Bidang Pemerintahan dan hukum Forkom LPMK Kota Surabaya 

Jawapes Surabaya.– Menanggapi beredarnya informasi yang menyudutkan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, terkait isu pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dan pengelolaan aset, Forum Komunikasi (FORKOM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Surabaya angkat bicara untuk meluruskan fakta yang ada.

Ketua 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum FORKOM LPMK Surabaya, Suhartono, S.H., C.L.A, menegaskan bahwa tudingan "melempar tanggung jawab" kepada pihak lain adalah tidak berdasar. Sebaliknya, langkah-balik langkah yang diambil Walikota merupakan bentuk koordinasi yang sah secara hukum dan birokrasi.

Pernyataan sikap FORKOM LPMK Surabaya:

Kepemimpinan yang Akuntabel: Walikota Eri Cahyadi selalu mengedepankan prinsip transparansi. Penyerahan masalah ke inspektorat atau pihak terkait bukanlah tindakan "lempar bola", melainkan prosedur standar agar setiap temuan krusial dapat diaudit secara profesional dan objektif sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dukungan Penuh Kebijakan: FORKOM LPMK Bidang Pemerintahan dan Hukum mendukung penuh segala kebijakan Cak Eri dalam menata aset pemkot dan sistem penggajian. Kami melihat ada upaya serius untuk melakukan pembersihan dan perbaikan sistem birokrasi agar lebih efisien dan tepat sasaran bagi rakyat Surabaya.

Birokrasi yang Solid: Tidak ada perpecahan atau ketidakjelasan di tingkat birokrasi. Sinergi antara Walikota, Inspektorat, dan BPK adalah bagian dari mekanisme check and balances yang menjamin uang rakyat dikelola dengan benar.

Komitmen terhadap Rakyat: Suara rakyat adalah hukum tertinggi bagi Cak Eri. Beliau telah membuktikan bahwa kepentingan masyarakat, termasuk kesejahteraan THL, tetap menjadi prioritas utama di tengah tantangan pengelolaan anggaran.

"Kami di FORKOM LPMK melihat langsung bagaimana Cak Eri turun ke bawah dan bertanggung jawab atas setiap persoalan kota. Sebagai praktisi hukum, saya melihat langkah-langkah beliau sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujar Suhartono.

FORKOM LPMK mengimbau warga Surabaya agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif dan tetap mengawal pembangunan kota demi Surabaya yang lebih hebat dan transparan.

( C San )

Baca Juga

View