Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes Kota  Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Command Center, Senin (12/11) siang.

untuk mengevaluasi teknis pelaksanaan program serta memastikan kesiapan Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi antarinstansi dalam memperkuat standar layanan pangan bagi pelajar.

Rakor dibuka oleh Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo Dalam arahannya, Rey menegaskan bahwa evaluasi dilakukan sebagai langkah korektif. " Tujuan evaluasi hari ini bukan mencari kesalahan, tapi memperbaiki yang kurang selaras di lapangan," ucapnya di hadapan peserta.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian pada proses sertifikasi sanitasi. Rey meminta seluruh tim menjaga etika komunikasi serta memastikan pelatihan, penerapan SOP, kebersihan peralatan dapur, penggunaan masker dan sarung tangan, hingga pengelolaan sampah yang bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Wawali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program MBG secara aman dan transparan. Ia menyatakan bahwa pengawasan diperketat untuk mencegah terulangnya insiden yang pernah terjadi di daerah lain. "Pemkot Probolinggo tidak ingin ada kasus seperti di wilayah lain, dan kami menjamin pelaksanaan yang akuntabel," ujarnya.

Ina juga menyoroti kontribusi MBG terhadap perekonomian lokal. Menurutnya, dapur penyedia pangan diharapkan memanfaatkan pasokan bahan dari produsen daerah agar perputaran ekonomi turut merata. "Harapan kami rantai pasokan berasal dari lokal supaya ekonomi bergerak di sekitar kita," tambahnya.

Perwakilan dari SPPG memaparkan bahwa timnya telah menyiapkan SOP penanganan insiden, termasuk prosedur respon cepat. PIC disebutkan akan langsung menghubungi petugas lapangan, menghentikan distribusi sementara, berkoordinasi dengan puskesmas, memverifikasi jumlah siswa terdampak, serta menyiapkan sampel makanan untuk diuji. "Kalau lebih dari satu orang terdampak, itu masuk KLB. Jika hanya satu, bisa berasal dari luar," tuturnya.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) melalui Yudha menyampaikan proyeksi neraca pangan Januari–Oktober. Ia menjelaskan mayoritas komoditas berada pada posisi aman, kecuali cabai rawit yang memerlukan pemantauan lebih ketat. DKPPP juga memastikan sebagaian besar distribusi pangan MBG untuk tingkat SMP telah tersalurkan.

Rio selaku Koordinator SPPG Badan Gizi Nasional, melaporkan perkembangan jumlah SPPG dan penerima manfaat. Ia menyebut Kota Probolinggo memiliki 77.896 penerima manfaat MBG, sedangkan peserta yang terlayani melalui SPPG saat ini mencapai 33.992 orang. Ia menambahkan bahwa batas maksimal penerima per SPPG ditetapkan 2.500 orang.

Tak hanya itu Mauna Sri Wahyuni Kepala BPS Kota Probolinggo, menjelaskan peran lembaganya dalam monitoring dan evaluasi MBG tahap pertama dan kedua. Ia berharap implementasi program turut meningkatkan kondisi sosial, pangan, pendidikan, serta memberikan dampak jangka panjang terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Sementara , Fauzi dari Polres Probolinggo Kota menegaskan pentingnya pemetaan pangan yang komprehensif agar tidak terjadi kekurangan stok. Polisi juga mendorong pemanfaatan lahan pemerintah untuk produksi komoditas strategis serta mengingatkan perlunya pengawasan rutin kepada koordinator SPPG guna mencegah monopoli harga.

Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan MBG sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Ia mengingatkan pentingnya keakuratan data dari setiap SPPG. "Filter pertama ada di kepala SPPG. Data harus benar untuk mencegah potensi kebocoran anggaran," tegasnya. (Kom/id)

Baca Juga

View