Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

WALIKOTA: dr Aminudin walikota Probolinggo Foto istimewa Ida Y Jawapes Probolinggo 

Jawapes Probolinggo – Gelombang aspirasi warga kembali menggema di jantung Kota Probolinggo. Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kota, Selasa (28/10/2025). Mereka menuntut transparansi dan evaluasi terhadap kinerja Wali Kota Aminuddin dan Wakil Wali Kota Ina Buchori setelah genap satu tahun memimpin.

Dalam orasinya, massa menyebut banyak program pemerintah yang belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kecil. “Kami menagih janji kampanye. Pembangunan seharusnya berpihak pada rakyat, bukan sekadar proyek pencitraan,” teriak M. Arif Billah, perwakilan salah satu LSM yang turut menginisiasi aksi.

Salah satu sorotan utama tertuju pada proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo. Para demonstran menilai anggaran besar yang digelontorkan untuk proyek tersebut tidak sebanding dengan manfaatnya bagi ekonomi warga. Mereka mempertanyakan urgensi pembangunan itu di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi.

Selain itu, para peserta aksi juga menyoroti efisiensi penggunaan anggaran daerah. Mereka menilai, sejumlah kebijakan Pemkot belum mencerminkan semangat penghematan dan pemerataan sebagaimana diinstruksikan pemerintah pusat melalui kebijakan efisiensi nasional.

Sektor pendidikan turut menjadi bahan evaluasi. Warga menilai peningkatan kualitas guru, sarana belajar, dan pemerataan fasilitas sekolah belum menunjukkan hasil signifikan. Mereka mendesak Pemkot agar memberi perhatian serius terhadap pembinaan anak muda dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Tak hanya itu, pelayanan kesehatan juga dikritik karena masih sulit dijangkau masyarakat ekonomi lemah. Beberapa warga mengeluhkan sistem audministrasi BPJS yang dinilai rumit dan lambat. Mereka berharap Pemkot hadir lebih konkret memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga.

Isu ekonomi rakyat pun mencuat dalam aksi tersebut. Para pedagang kaki lima (PKL) mengadukan nasib mereka yang terdampak kebijakan penataan kota. Sejumlah pedagang mengaku kehilangan lapak dan pendapatan tanpa kejelasan kompensasi maupun relokasi yang layak.

Massa juga menyoroti penurunan aktivitas ekonomi di sejumlah titik wisata kuliner dan ruang publik. Kebijakan penertiban dianggap belum diimbangi dengan strategi penguatan ekonomi lokal. "Banyak keluarga yang menggantungkan hidup dari usaha kecil. Mereka butuh solusi, bukan penggusuran, "kata Arif dalam orasinya.

Dari sisi lingkungan, para aktivis mengecam penebangan pohon di area publik yang dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Mereka menuntut pemerintah segera menindaklanjuti dan memulihkan area hijau yang rusak akibat proyek pembangunan.

Menanggapi gelombang kritik tersebut, Wali Kota Aminuddin menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat. Ia berjanji akan meninjau ulang proyek dan kebijakan yang dinilai belum tepat sasaran. "Kami tidak akan segan menindak pelaksana proyek yang menyalahi aturan. Semua kebijakan akan kami arahkan kembali untuk kepentingan masyarakat,"tegasnya.(Id)

Baca Juga

View