![]() |
Ketua Umum SEMMI PC Sidoarjo, Bayhaqqi Sayyid |
Jawapes, SIDOARJO - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) PC Sidoarjo mendukung penuh langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo yang menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2024.
Penolakan ini bukan hanya sah secara konstitusional, tetapi juga urgent sebagai sinyal bahwa roda pemerintahan Sidoarjo sedang berada di jalur yang perlu dikoreksi secara serius.
Ketua Umum SEMMI PC Sidoarjo, Bayhaqqi Sayyid, menegaskan bahwa LPP APBD 2024 mengandung banyak ketimpangan antara anggaran yang dibelanjakan dan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Di saat berbagai sektor publik masih menghadapi stagnasi dan ketimpangan pelayanan, pemerintah justru terkesan sibuk mengamankan citra politik melalui program-program tambal sulam yang tidak berdampak sistemik.
“Kami mendukung penolakan LPP ini sebagai bentuk koreksi struktural atas pola pengelolaan anggaran yang selama ini minim transparansi, miskin partisipasi publik, dan terlalu elitis. Rakyat Sidoarjo berhak tahu bagaimana uang mereka dikelola dan untuk siapa sebenarnya pembangunan ini diarahkan,” ujar Bayhaqqi Sayyid.
SEMMI menilai bahwa penolakan ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik yang seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi bukan hanya kebijakan teknis, tetapi juga orientasi kekuasaan yang tengah dijalankan oleh eksekutif daerah. Ketika kebijakan disusun tanpa melibatkan rakyat, maka pengawasan publik adalah keniscayaan.
“APBD bukan alat kekuasaan, melainkan amanah rakyat. Jika penggunaannya tidak jelas, tidak adil, dan tidak memberikan kesejahteraan, maka sudah sepantasnya DPRD menolak LPJ tersebut. SEMMI akan berdiri di garis paling depan untuk memastikan evaluasi ini tidak mandek di meja rapat, tetapi sampai ke akar masalah,” tegasnya.
Lebih lanjut, SEMMI menyerukan agar ke depan Pemkab Sidoarjo tidak hanya fokus pada pelaporan anggaran sebagai formalitas administratif, melainkan membangun perencanaan berbasis data, kebutuhan riil masyarakat, dan prinsip keadilan sosial.
“Jika pembangunan hanya memuaskan elite dan kelompok tertentu, maka itu bukan pembangunan, itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kami minta perombakan serius terhadap perencanaan APBD ke depan. Bila perlu, libatkan masyarakat sipil dalam penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis,” tutup Bayhaqqi Sayyid, Jumat (1/8/2025). (*)
View
إرسال تعليق
Hi Please, Do not Spam in Comments