Jawapes Tuban – KPK menyoroti dugaan penyimpangan di Pemkab Tuban, meliputi ketidaksesuaian harga dan spesifikasi pengadaan tiang serta kap lampu PJU oleh DLHP, selisih data Rp2 miliar antara Pokir DPRD dan data Pemkab di SIPD, serta dugaan transaksi tidak semestinya dalam pengadaan via LPSE.
Sekwil GMBI Jatim, Yusuf, menyebut temuan ini sesuai prediksi sejak pengadaan 2021 yang diduga hanya dikerjakan satu rekanan.
“Di pengadaan 2024 kami sudah klarifikasi dengan bukti lengkap dan somasi ke DLHP. Selisih Rp2 miliar jangan dianggap miss, transparansi anggaran wajib,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Ia juga menyoroti pemenang tender LPSE yang mudah ditebak dan mendukung audit total oleh Inspektorat.
Ketua GMBI Wilter Jatim, Sugeng S.P., membantah ada temuan resmi KPK.
“Insyaallah tidak ada temuan, namun harus jadi evaluasi bersama agar tata kelola pemerintahan lebih baik,” tegasnya.
GMBI akan mengirim surat ke Inspektorat untuk memperkuat pengawasan, pencegahan korupsi, dan reformasi birokrasi. (Dnil)
View
إرسال تعليق
Hi Please, Do not Spam in Comments