Hangatnya Jawa Timur Menyambut Anies

Jawapes, SIDOARJO - Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menggelar Sinkronisasi dan Koordinasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2025 di Kabupaten Sidoarjo bertemakan "Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan". 

Acara yang digelar di Aula Fave Hotel Sidoarjo pada Senin (25/8/2025) ini, dihadiri Asisten II Administrasi Perekonomian dan pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Muhammad Mahmud, S.H., M.M. mewakili Bupati Subandi, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Dr. Eni Rustianingsih, S.T., M.T., Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, M. Muflik, Direktur Utama Bank Delta Arta Sidoarjo, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, para Kepala Desa, para pendamping desa. 

Digagas oleh Dinas Pangan dan Pertanian, ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo ini bisa benar – benar dirasakan oleh masyarakat.

Saat ini, kondisi ketahanan pangan di 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pada umumnya ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun. Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah, konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi dan aman, masih adanya pangan segar yang tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat. 

Perlunya jaminan mutu pada pangan segar asal tumbuhan. Hal tersebut menjadi kendala/penghambat dalam ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo sehingga diperlukan kebijakan strategis mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan dalam rangka menuju kemandirian pangan di Kabupaten Sidoarjo. 

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Mahmud, S.H., M.M menyampaikan amanat Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, M.Kn bahwa salah satu misi Asta Cita yaitu memantapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangab, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Maka komoditi tanaman pangan khususnya padi memiliki peranan pokok sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.

"Untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi, pemerintah melakukan upaya seperti penyaluran bantuan pangan untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga pangan, terutama pada komoditas yang penting seperti beras," ucapnya. 

Stabilitas harga pangan ini dapat dicapai salah satunya dengan pemenuhan terhadap ketersediaan bahan pangan pokok terutama beras. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,1 juta, kebutuhan beras sebesar 219.759 ton, sedangkan beras yang tersedia sebesar 230.558 ton. Hal ini menunjukan ketersediaan beras yang cukup untuk masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan adalah bekerja sama dengan para produsen beras atau industri kecil beras dan BUMDes untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan, terangnya.  

"BUMDes memiliki peran krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa yaitu menjadi motor penggerak ekonomi desa khususnya di sektor pangan dengan mengelola berbagai kegiatan yang mendukung produksi, pengolahan dan distribusi serta ketersediaan pangan lokal. Bagaimana berkolaborasi antara BUMDes, Gapoktan, dan koperasi merah putih nanti kita satukan bersama dalam wadah ini. Saya yakin dengan komitmen dan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan sistim pangan yang lebih tangguh, mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat Sidoarjo," ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dr. Eni Rustianingsih, ST., MT. menyampaikan bahwa awal sinergi dari Dinas PMD dengan Kementerian Desa sudah ada yang mendampingi BUMDes. Ini dilakukan semaksimal mungkin supaya tidak terjadinya inflasi 20 persen. Kita akan melakukan MoU bersama antara kelompok Tani yang akan menanam dan ada BUMDes yang akan mengambil hasil pertanian dan Lembaga penggilingan. Itu yang akan mengambil gabahnya yang akan dijadikan beras yang akan di ambil BUMDes.

"Dengan begitu BUMDes bisa menjual ke masyarakat dan dijual ke Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah bekerjasama, ungkap Eni.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa M. Muflik menyampaikan jenis ketahanan pangan yang dikelola BUMDes itu banyak, yang biayanya diambilkan dari 20 persen ketahanan pangan dari dana desa. 

"Jenis kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes itu banyak, tidak hanya sekedar padi dan sebagainya, yang telah diidentifikasi disampaikan di materi ada pasca panen padi, ada yang penggemukan sapi, ada perikanan dan itu tersebar di 118 BUMDes di Kabupaten Sidoarjo. Yang pembiayaannya diambilkan dari minimal 20 persen dari ketahanan pangan dan dana desa," ucapnya. 

Sedangkan Direktur Utama BPR Delta Artha yang turut menjadi Narasumber menyampaikan bahwa acara ini adalah kegiatan yang sangat bagus dalam rangka ketahan pangan yang melibatkan Desa, BUMDes, Kepala Desa dengan harapan bisa berdampak langsung pada masyarakat melalui kontribusi peran masing - masing pihak.

"Kami dari Bank Delta Artha yang memiliki program prioritas KURDA dengan harapan bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Sidoarjo bisa dipercepat," tuturnya.

Terkait Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) merupakan program kredit yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo melalui perbankan lokal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk modal kerja atau pengembangan usaha. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan memberdayakan masyarakat di daerah, jelasnya.

"Tujuan Kurda untuk memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Mendukung usaha-usaha yang produktif di daerah. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta koperasi. Mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tingkat daerah," tutupnya. (Tyaz)

Baca Juga

View