Jawapes Manado - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong keterlibatan aktif Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam transformasi layanan pertanahan nasional. Menurut Menteri Nusron, IPPAT merupakan bagian hulu dari ekosistem layanan pertanahan yang tak terpisahkan dari proses pelayanan di Kantor Pertanahan.
Dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade, ujar Menteri Nusron di hadapan anggota IPPAT dari berbagai daerah yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Penataran IPPAT Tahun 2025, di Manado, Jumat (18/07/2025).
Ia mengungkapkan, ada dua isu utama yang masih menghadap masyarakat terkait pelayanan pertanahan, yakni lamanya proses layanan dan praktik pungutan pembohong (pungli). Menteri Nusron menilai, kedua persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk PPAT.
Untuk inovasi dan pembersihan layanan publik, termasuk pertanahan, ia menyebut perlunya perubahan mendasar dalam dua hal, yaitu sistem dan sumber daya manusia (SDM). “Solusi percepatan pelayanan itu kita buat rumus dalam ilmu manajemen, namanya dua S. S pertama adalah sistemnya harus kita ubah. S kedua adalah SDM-nya harus kita update atau kita transformasi,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Sekitar 75% dari total layanan pertanian nasional menjangkau 125 kantor. Oleh karena itu, kantor-kantor tersebut menjadi titik krusial untuk memastikan transformasi benar-benar berdampak luas. “Kalau benar pelayanannya, kalau semua pelestarian elektronik, maka akan ada efek snowball yang mengikuti pola transformasi,” jelas Menteri Nusron.
Transformasi, menurut Menteri Nusron, tidak bisa hanya dilakukan oleh internal Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi dengan mitra, seperti PPAT, justru menjadi kunci utama perubahan. Oleh karena itu, ia mendorong IPPAT untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritasnya dalam mendukung layanan pertanian yang cepat, bersih, dan profesional.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran. Turut hadir, Wali Kota Manado, Andrei Angouw; Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap beserta Pengurus Pusat IPPAT; dan 500 peserta Rakernas yang merupakan PPAT dari seluruh Indonesia.
( Eko/Humas)
View
إرسال تعليق
Hi Please, Do not Spam in Comments