Jawapes Jakarta - Sebagai instansi vertikal yang mempunyai satuan kerja (Satker) di daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu melakukan komunikasi publik yang tepat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, pada Kamis (17/07/2025).
“Ini harus ada semacam rasa krisis yang tinggi di antara teman-teman, tidak hanya mampu menjalankan program dengan baik, menaati SOP (Standar Operasional Prosedur) dan apa pun yang menjadi barometer atau aturan utama pelaksanaan program.Tetapi, juga harus melihat apa yang menjadi sentimen masyarakat hari ini, apa yang menjadi sentimen media,” ujar Harison Mocodompis saat memberikan pengarahan dalam Penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Kementerian ATR/BPN Triwulan II Tahun 2025 secara berani.
Harison Mocodompis ingin agar jajaran Satker mampu melihat apa yang menjadi isu-isu strategi, baik positif maupun negatif di daerah masing-masing. Menurutnya, Satker di daerah sangat dibolehkan untuk menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi berimbang, sesuai dengan fokus yang ingin diungkapkan kepada masyarakat di masing-masing wilayah.
“Contoh kasus Mbah Tupon di Yogyakarta, itu mendapatkan atensi publik yang luar biasa, namun permasalahan hukum yang mendapat framing sedemikian rupa, seolah-olah bagian dari kesalahan prosedur yang ada di Kementerian ATR/BPN. Terima kasih kepada Pak Dony (Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta) yang bersedia ketika CNN, Kompas mewawancara, agar tidak merembet kemana-mana,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol.
Dalam kesempatan ini, Harison Mocodompis juga membahas terkait indeks pelaksanaan strategi komunikasi yang tengah dilakukan oleh seluruh Satker Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Indeks ini terdiri dari empat komponen penilai, yaitu Media Berbayar, Media yang Diperoleh, Media yang Dimiliki, dan Media Bersama.
“Strategi ini tentang bagaimana kita meningkatkan keterlibatan, tak hanya kepada pemberitaan dan kehumasan Kementerian ATR/BPN yang jadi sasarannya. Namun, terhadap program-program yang Bapak/Ibu laksanakan di daerah itu agar benar-benar sampai pesannya kepada masyarakat,” ungkap Harison Mocodompis.
Dalam pertemuan berani ini, hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia beserta jajaran.
( Eko/Humas)
View
إرسال تعليق
Hi Please, Do not Spam in Comments