 |
| Tiger Wong Sekjend DPP LIBAS 88 |
Jawapes Surabaya – Lembaga Independen Bersih Anti Suap 88 (Libas 88) menuntut Kapolda Jawa Timur segera memberikan penjelasan terkait dugaan penyimpangan dana hibah tahun 2023. Dalam surat resmi yang dikirim pada 25 Januari 2025, Libas 88 menegaskan bahwa penggunaan uang negara harus transparan dan tidak boleh menjadi ajang korupsi.
Polda Jawa Timur diketahui menerima hibah sebesar 50 miliar rupiah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2023 untuk pembangunan dan renovasi fasilitas kepolisian. Namun, hingga kini, publik belum mendapat laporan jelas mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Ketua DPP Libas 88, H. Syamsul Hidayat SE, mendesak Kapolda untuk segera memberikan penjelasan.
 |
| Tanda Terima Surat Klarifikasi |
"Jangan bermain-main dengan uang rakyat. Kami tidak akan tinggal diam. 50 miliar rupiah bukan angka kecil. Kapolda harus menjelaskan secara gamblang ke mana aliran dana ini dan apakah sudah digunakan sebagaimana mestinya," tegas Syamsul, Senin (24/2/2025).
Sekjen DPP Libas 88, Agus Purnomo, akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi jika tidak ada klarifikasi resmi.
"Jika dalam waktu dekat Kapolda tidak memberikan penjelasan, kami akan melaporkan dugaan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi terkait agar diusut tuntas," ujar Agus.
Ketua Jawa Corruption Watch (JCW), Rizal Diansyah Soesanto, ST, CPLA, turut angkat bicara dan mendukung penuh langkah Libas 88 dalam mengawal transparansi dana hibah ini. Ia menilai sikap diam Polda Jatim justru semakin menimbulkan kecurigaan publik.
“Jika memang tidak ada penyimpangan, mengapa tidak segera dijawab surat klarifikasi Libas 88? Jangan sampai dugaan ini berubah menjadi skandal besar yang mencoreng institusi kepolisian. Kami mendesak Kapolda segera menjawab atau bersiap menghadapi konsekuensi hukum,” ujar Rizal.
Sampai berita ini diterbitkan, Polda Jawa Timur masih bungkam. Sikap diam ini hanya semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan. (Red)
Pembaca
Posting Komentar