Jawapes Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Beberapa pihak mendukung penuh program ini dengan alasan bahwa akses terhadap makanan bergizi merupakan hak dasar setiap warga negara, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.
"Ini adalah langkah positif dari pemerintah yang bisa membantu mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Semua orang berhak mendapatkan makanan sehat tanpa terkecuali," ujar Giono yang akrab dipanggil Pak Gik, seorang aktivis Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes), Rabu (22/1/2025).
Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik kebijakan tersebut. Sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa program MBG bisa menciptakan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah.
"Sementara tujuan baik, tapi memberikan makan gratis dalam jangka panjang tanpa disertai dengan program pemberdayaan ekonomi justru akan membuat masyarakat semakin bergantung dan tidak mandiri," kata Suko Wahono salah satu tokoh pergerakan di Surabaya.
Salah satu pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya merasa keberatan dengan adanya MBG karena dirinya masih mampu memberi makan dan merasa kwatir dengan kwalitas makanan yang akan dikonsumsi putrinya yang masih kelas 1 SD.
“Pelaksanaannya asal-asalan, tidak ada screening. Jika ada anak yang alergi makanan tertentu bukannya malah membahayakan anak tersebut,” keluhnya.
Selain itu, beberapa kalangan mengkhawatirkan kualitas dan keberlanjutan dari makanan yang disalurkan. Menurut mereka, meskipun makanan gratis tersebut direncanakan bergizi, belum tentu pelaksanaannya akan berjalan dengan optimal di seluruh wilayah, terutama daerah-daerah terpencil.
"Pemerintah harus memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi yang baik dan tidak hanya sekadar memenuhi kuota," ungkap Lisa, seorang ibu rumah tangga.
Polemik semakin berkembang ketika muncul isu terkait anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini sangat funtastis sehingga memunculkan kekhawatiran akan beban keuangan negara yang semakin meningkat.
Sementara itu, masyarakat tetap menunggu bagaimana kebijakan ini akan dilaksanakan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Apakah akan memberikan manfaat jangka panjang atau malah menciptakan masalah baru, hanya waktu yang akan menjawab. (Red)
Pembaca
Posting Komentar