Jawapes Surabaya – Seperti biasanya Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Indonesia melihat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 semakin buruk jika dibandingkan tahun sebelumnya. Praktik manipulasi domisili, jual beli kursi, pengurangan kuota, sertifikat prestasi abal-abal, hingga surat miskin palsu, terus menjamur dan terjadi di mana-mana.
Dewan Pendiri Jawapes Indonesia, Rizal Diansyah Soesanto, ST menyampaikan penyebabnya kembali lagi terjadi pada tiga jalur yang ada, yakni jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur afirmasi yang berakibat orang tua melakukan segala cara agar anaknya bisa masuk sekolah melalui ketiga jalur itu.
“Titik chaos-nya selalu saja terdapat pada jalur zonasi, prestasi dan afirmasi. Apabila gagal akan terjebak masuk sekolah swasta dengan tagihan bulanan yang tinggi dan beragam uang sumbangan wajib. Hal ini saya nilai sebagai bentuk pelayanan mendapatkan hak dasar pendidikan yang diskriminatif dan tidak berkeadilan,” ungkap Rizal, Sabtu (15/7/2023).
Menurut dia, beberapa persoalan dalam pelaksanaan seleksi PPDB jalur zonasi tahun ajaran 2023/2024 diantaranya pemalsuan Kartu Keluarga (KK). Seandainya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mau melakukan verifikasi yang diterima PPDB pasti akan menemukan banyak data bermasalah.
“Adanya PPDB dengan system saat ini, berdampak besar terhadap gagalnya program wajib belajar yang tidak mempertimbangkan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, tidak terkecuali daya tampung yang tersedia. Padahal Pemkot Surabaya sudah mengantongi data Warga Miskin (Gakin) nya dengan menandai stiker Gakin disetiap rumah namun mereka tidak mendapatkan hak dasar Pendidikan,” tegas Rizal.
Dari data Gakin seharusnya sudah diestimasi daya tampung yang dibutuhkan. Jika sekolah negeri belum memenuhi Pemkot juga bisa memberikan bantuan pembiayaan masuk sekolah swasta kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sehingga mereka tetap bisa bersekolah.
Ketua Aliansi Pelajar Surabaya Mirza Syahrizal Fathir menganggap bahwa penyelenggara PPDB di Jatim tidak serius dalam mendorong pemerataan sekolah yang digembar-gemborkan.
"PPDB SMA dan SMK berbasis zonasi di Jatim konsisten mengecewakan selama 4 tahun terakhir. Penyesuaian aturan dari tahun ke tahun tidak membawa peningkatan pemerataan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya," ujar Mirza.
Pelajar kelas 3 salah satu SMA Surabaya itu mengatakan bahwa Aliansi Pelajar Surabaya terus mendapat keluhan dari sesama pelajar dari tahun ke tahun. Utamanya soal keterbatasan jumlah sekolah dan penambahan penilaian indeks sekolah yang dianggap makin memberatkan pelajar.
"Tiap tahun, masuk sekolah negeri rasanya semakin susah dan ribet. Sulit memahami bagaimana pengertian pemerataan yang dimaksud," kata Mirza. (Red)
View
Posting Komentar