Jawapes, SAMPANG - Pemerintah hingga saat ini tidak hentinya memberikan bantuan sosial (Bansos) yang bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Namun apa jadinya jika hal itu justru dijadikan bancakan oknum di Desa dan aparaturnya.
Seperti halnya yang terjadi di Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Pemerintah Desa (Pemdes) melakukan pemotongan bantuan BPNT yang diberikan secara tunai melalui kantor pos dengan alasan pemerataan, sehingga dari uang Rp600 ribu yang diterima hanya disisakan Rp200 ribu.
Hal itu disampaikan (D) salah satu warga yang meminta agar namanya tidak dipublikasikan, ia mengatakan saat penerimaan bantuan warga hanya diambil dokumentasi dan selanjutnya perangkat Desa menarik kembali uangnya.
"Kebetulan saya berada di Desa Tragih, dan saat itu saya berada dilokasi untuk mengambil bantuan, dari jumlah uang Rp600 ribu kami hanya dikasih beras 10kg dan telur 1kg, jika dikalkulasikan perkiraan Rp130 ribu," katanya.
Mengetahui kejadian tersebut, Halel Selaku Korwil Madura LSM Lasbandra angkat bicara, menurutnya, kejadian pemotongan Bansos dengan alasan pemerataan belakangan ini mulai meresahkan, karena bukanlah tidak mungkin hal itu justru menjadi peluang bagi Aparatur Desa untuk mengambil keuntungan.
"Polemik pemotongan bantuan hingga pengalihan dari uang tunai menjadi beras, ini merupakan cara lama yang sering dipakai Pemerintah Desa dalam mencari peluang untuk mengambil keuntungan, sehingga dapat dipastikan ada permainan dibalik alasan pemerataan itu," ucapnya.
Padahal bantuan yang dikucurkan Pemerintah untuk Masyarakat Desa selain BPNT masih ada BLT-DD sehingga yang tidak tercover dari bantuan BPNT atau BST bisa di masukkan ke BLT,
"Khawatir, jangan-jangan Pemdes mulai resah dengan stok sembako yang sebagian sudah disiapkan, sehingga meskipun sudah tau aturan yang baru akan diberikan secara tunai, mereka tetap memaksa untuk mengalihkannya kembali ke sembako," jelasnya.
Saat dikonfirmasi Abdul Baer selaku perangkat Desa Tragih melalui jaringan selulernya seperti sengaja menghindar dan tidak mau memberikan penjelasan terkait adanya pemotongan Dana Bansos BPNT tersebut, Rabu (9/3/2022).
Terpisah, hal yang sama dilakukan Camat Robatal saat dihubungi melalui selulernya serta pesan WhatsAppnya juga tidak merespon. (Red/tim)
View
Trimakasihninfonya.aparat desa yg sepwrti hrus ditindak cepat..apa mereka masih kurang hartanaya yg lebih dei cukup,bahkan tdk pernah kurang kehidupannya.kok gak kasihan sama rakyate dewe!?..sebulqn lo cuma 200hanya dijadikan 3 bln sekaligus.ya untuk kebutuhan beras utamanya dan pauk secukupnya..kok masih iri dgn rakyate yg gk punya kelebihan harta..KETERLALUAN.!! GAK TAKUT SAMA HUKAUMAN ALLAH..CEPAT DITINDAK KANJUTI MASALAH INIBU RISMA..SAYA JUGA DAPAT BANTUAN INI..SAYA MANGKEL..
BalasHapusAstaughfirullah terlihat jelas akhir jaman banyak orang tega terhadap kaumnya apaligi setingkat Desa yang erat hubunganya dgn masyarakat tega" nya Hak nya Orang miskin/ kurang mampu malah di buat bancakan.Sudahlah kalau emang mereka" dapat bantuan uang tunai biarlah mereka buat kebutuhan di belanjakan kemana saja ,beri mereka kebebasan,manjakan mereka,jangan di intimidasi dan dipotong"haknya.Toh mereka Rakyat kecil juga saudara kita semua.Terima kasih Hidup NKRI.
BalasHapusDesa Tragih itu desa Kelahiran saya,
BalasHapusTapi setelah mengetahui adanya polemik seperti ini saya juga ikut geram terhadap aparat-aparat desa yg serakah akan harta, mereka tidak tau malu dengan mengkebiri hak rakyatnya.
Kemungkinan tidak adanya respon dari pihak Camat itu sudah tercover kong-kalikong aparat-aparat serakah.
Tolong polemik ini jangan hanya sampai disini saja, dan jangan sampai berhenti dengan embel-embel uang. Usut sampai tuntas agar rakyat tidak menjadi korban mereka-mereka yg serakah.
Berikan efek jera.
Posting Komentar